10 Kali Raih WTP: DPRD Maluku Ingatkan, Ini Bukan Cukup Prestasi, Tapi Panggilan Perbaikan

Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih sepuluh tahun berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh sekadar dijadikan pencapaian, melainkan harus menjadi pemicu perbaikan menyeluruh atas tata kelola keuangan daerah. Demikian penegasan Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa.

“Sepuluh tahun berturut-turut dapat WTP — itu bukan sekadar alasan berbangga, tapi justru pengingat agar kita makin berhati-hati dan cermat mengelola uang rakyat,” tegasnya usai Rapat Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Keuangan Daerah Tahun 2025, Senin (8/6/2026) di Gedung DPRD Karang Panjang.

Menurutnya, predikat tertinggi dari lembaga pemeriksa itu tidak berarti sistem pengelolaan sudah bebas dari kekurangan. Masih ada catatan dan rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti secara nyata, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan.

“WTP bukan tanda kesempurnaan. Masih ada hal yang harus dibenahi. Semua Organisasi Perangkat Daerah wajib menanggapi rekomendasi BPK dengan sungguh-sungguh agar pengelolaan keuangan makin transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

DPRD menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasannya guna memastikan setiap arahan BPK dilaksanakan sesuai aturan. Langkah ini bukan hanya untuk memenuhi administrasi semata, melainkan agar dampaknya terasa pada pembangunan daerah.

“Kalau tata kelola sudah makin baik, kita bisa lebih optimal mengelola potensi daerah — termasuk sumber daya alamnya — agar akhirnya kesejahteraan masyarakat Maluku benar-benar terangkat,” pungkas Johan.

(M.N)