Aisyah Renhoat Desak Sinkronisasi Bantuan Sosial: Jangan Biarkan Program Tumpang Tindih, Rakyat Jadi Korban

Aisyah Renhoat Desak Sinkronisasi Bantuan Sosial: Jangan Biarkan Program Tumpang Tindih, Rakyat Jadi Korban

AMBON Kabarsulselindonesia.web.id  — Ketua DPRD Kota Tual, Aisyah Renhoat, turun langsung membawa suara masyarakat ke Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kamis (8/5/2026), dalam upaya membenahi carut-marut sinkronisasi program bantuan sosial antara pusat, provinsi, dan daerah.

Didampingi anggota DPRD Kota Tual, Taufik Hamud, rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, R. Affandy Z. Hasannusi, di Kantor Dinas Sosial Provinsi Maluku, Ambon.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kota Tual menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait penguatan program kesejahteraan sosial. Langkah ini dinilai penting di tengah keluhan masyarakat soal bantuan sosial yang kerap tidak merata, tumpang tindih, bahkan dinilai belum sepenuhnya menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.

Aisyah Renhoat menegaskan bahwa program sosial tidak boleh hanya sibuk di meja administrasi, sementara rakyat kecil terus menunggu kepastian bantuan.

  “Sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi diperlukan agar program sosial berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat Kota Tual,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik halus terhadap lemahnya koordinasi lintas pemerintahan yang selama ini membuat banyak program sosial berjalan tanpa arah yang jelas.

Menurutnya, sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi hal mendesak agar anggaran sosial tidak habis di birokrasi, tetapi benar-benar hadir untuk menjawab persoalan masyarakat di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, R. Affandy Z. Hasannusi, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti serta mengkaji seluruh usulan DPRD Kota Tual sesuai aturan dan kewenangan yang berlaku.

Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa DPRD Kota Tual mulai mengambil posisi lebih aktif dalam mengawal kebijakan sosial, di tengah meningkatnya tuntutan publik agar bantuan pemerintah lebih transparan, tepat sasaran, dan tidak sekadar menjadi janji program tahunan.

 

"Pemburu Korup"