APPOAP APRESIASI SIKAP KRITIS DPRP PAPUA TENGAH: "JANGAN BIARKAN PENGUSAHA OAP TERUS MENJADI PENONTON DI NEGERINYA SENDIRI"

APPOAP APRESIASI SIKAP KRITIS DPRP PAPUA TENGAH: "JANGAN BIARKAN PENGUSAHA OAP TERUS MENJADI PENONTON DI NEGERINYA SENDIRI"

Timika, Kabarsulselindonesia.web.id  – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) menyatakan apresiasi terhadap sikap kritis Anggota DPR Papua Tengah John Thie yang menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinamika pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Bagi APPOAP, kritik yang disampaikan DPRP Papua Tengah harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera mengevaluasi arah pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keberpihakan nyata kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Ketua APPOAP, Emus Kokoya, menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar siapa yang mengerjakan proyek pemerintah, melainkan apakah pembangunan benar-benar mampu melahirkan pengusaha OAP yang mandiri, kompetitif, dan menjadi pelaku utama ekonomi di atas tanahnya sendiri.

  "Pengusaha OAP jangan terus dijadikan pelengkap atau penonton. Otonomi Khusus harus melahirkan pelaku usaha Papua yang kuat, bukan hanya menjadi slogan politik," tegas Emus Kokoya.»

Menurutnya, apa yang disampaikan John Thie merupakan bentuk pengawasan yang patut diapresiasi agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat asli Papua.

APPOAP mengingatkan bahwa berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hingga kebijakan afirmatif pemerintah, telah memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua. Persoalannya, implementasi di lapangan dinilai masih memerlukan langkah yang lebih terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

Sekretaris APPOAP, Andarias Lemauk, mengatakan bahwa selama ini organisasi bersama Dewan Adat Daerah telah berulang kali menawarkan solusi konkret kepada pemerintah daerah, namun yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengeksekusi kebijakan, bukan sekadar membahasnya.

APPOAP mendorong pemerintah segera melakukan pendataan dan verifikasi perusahaan OAP, membangun database terpadu, memetakan klasifikasi usaha berdasarkan kapasitas, memperkuat pembinaan, membentuk forum komunikasi lintas pemangku kepentingan, serta menerapkan kebijakan afirmatif yang transparan dan akuntabel.

Menurut APPOAP, model seperti itu telah diterapkan di sejumlah daerah di Tanah Papua dan mampu membuka ruang lebih besar bagi pengusaha asli Papua untuk berkembang tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, anggota APPOAP, Faya Naa, menegaskan bahwa pengusaha OAP tidak meminta perlakuan istimewa yang bertentangan dengan hukum. Yang diperjuangkan adalah kesempatan yang adil sesuai semangat Otonomi Khusus.

  "Kami ingin menjadi pelaku pembangunan, bukan terus menjadi penonton di atas tanah kami sendiri. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua secara terukur dan bertanggung jawab," ujarnya.»

APPOAP berharap sikap kritis DPRP Papua Tengah menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRK Mimika, Dewan Adat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama menyusun langkah nyata memperkuat ekonomi Orang Asli Papua.

Menurut APPOAP, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya nilai proyek atau tingginya serapan anggaran. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana Orang Asli Papua memperoleh kesempatan, meningkatkan kapasitas, dan menikmati manfaat ekonomi secara nyata sebagai pemilik hak ulayat sekaligus subjek utama pembangunan di Kabupaten Mimika.

Editor: Bruce Elang