BPBD Mimika Perkuat Kapasitas Tagana dan TRC, Koordinasi Lintas Instansi Diuji Saat Bencana
Kabar Sulsel - Admin
, 23 Oktober 2026
TIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id — Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan personel dan peralatan. Kejelasan pembagian tugas, kecepatan pengambilan keputusan, serta koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting yang menentukan seberapa cepat masyarakat terdampak memperoleh pertolongan.23/10/26
Atas dasar itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika memperkuat kapasitas personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) melalui pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi, mekanisme koordinasi, serta peran masing-masing unsur dalam penanganan bencana.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel sekaligus memperjelas pola kerja antara BPBD, Dinas Sosial, kepolisian, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan instansi terkait lainnya.
Humas BPBD Mimika, Lefinus Siahaya, S.E., M.Si., menegaskan bahwa setiap unsur memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi seluruhnya harus terhubung dalam koordinasi yang efektif agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh saling menunggu atau bingung menentukan siapa yang harus bekerja. TRC, Tagana, kepolisian, Dinas Kesehatan, dan seluruh unsur terkait harus memahami tugas masing-masing serta mengetahui kapan dan bagaimana melakukan koordinasi,” jelas Lefinus.
Jangan Tunggu Bencana Baru Membangun Kesiapan
Bencana dapat terjadi tanpa kepastian waktu. Karena itu, kesiapan personel harus dibangun sebelum keadaan darurat muncul, bukan baru dirumuskan ketika masyarakat sudah membutuhkan pertolongan.
Dalam penjelasannya, Lefinus menggambarkan pembagian peran antarlembaga ketika menghadapi banjir maupun keadaan darurat lainnya. TRC BPBD mendukung respons cepat dan koordinasi penanganan di lapangan. Tagana di bawah Dinas Sosial berperan dalam dukungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penanganan pengungsi sesuai tugasnya. Sementara itu, Dinas Kesehatan menangani kebutuhan medis, termasuk pelayanan kesehatan bagi warga terdampak dan dukungan ambulans apabila diperlukan.
Kepolisian, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya turut menjalankan fungsi masing-masing sesuai kebutuhan dan kewenangannya.
Pembagian tugas yang jelas diharapkan dapat mencegah tumpang tindih kewenangan, mengurangi hambatan komunikasi, serta mempercepat mobilisasi bantuan ketika situasi darurat terjadi.
Namun, efektivitas kesiapsiagaan tidak berhenti pada penyampaian materi. Pemahaman personel perlu diterjemahkan menjadi kemampuan operasional melalui latihan bersama, komunikasi yang teruji, prosedur respons yang jelas, serta evaluasi berkala.
Dengan demikian, pembekalan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun sistem penanganan bencana yang benar-benar siap bekerja di lapangan.
Penguatan Organisasi Harus Diikuti Kesiapan Operasional
Selain meningkatkan kapasitas personel, BPBD Mimika juga melakukan pengembangan kelembagaan untuk mendukung pelayanan penanggulangan bencana.
Lefinus menjelaskan bahwa struktur organisasi BPBD yang sebelumnya terdiri atas tiga bidang kini dikembangkan dengan penambahan bidang logistik. Bidang-bidang yang disebutkannya mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran, serta logistik.
Penambahan bidang logistik diharapkan memperkuat pengelolaan dan dukungan kebutuhan operasional, terutama terkait perlengkapan penanganan bencana dan mobilisasi sumber daya.
Meski demikian, penguatan struktur organisasi perlu berjalan seiring dengan kesiapan personel, ketersediaan peralatan, kejelasan prosedur kerja, serta kemampuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Sebab, dalam situasi darurat, ukuran keberhasilan bukan semata-mata pada struktur organisasi yang terbentuk, melainkan pada kemampuan petugas memberikan respons secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sinergi Tidak Boleh Berhenti pada Seruan
Penanggulangan bencana merupakan pekerjaan lintas sektor yang membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat. Tidak satu pun unsur dapat bekerja secara optimal apabila komunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan baik.
Lefinus berharap pembekalan yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman personel Tagana dan TRC mengenai tanggung jawab masing-masing serta memperkuat kerja sama dengan instansi terkait.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan BPBD Mimika atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi penguatan kapasitas kepada para personel.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus menjadi komitmen bersama yang dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya menjadi perhatian ketika bencana terjadi.
“Bencana tidak mengenal waktu. Karena itu, seluruh unsur harus selalu siap, memahami tugas masing-masing, dan bekerja bersama. Tujuan akhirnya adalah menyelamatkan masyarakat, mengurangi risiko, serta memastikan penanganan korban berjalan cepat dan tepat,” tutupnya.
Keselamatan Warga Menjadi Ukuran Utama
Penguatan kapasitas Tagana dan TRC merupakan langkah penting dalam membangun kesiapan penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika. Tantangan selanjutnya adalah memastikan materi pembekalan benar-benar diterapkan melalui koordinasi yang terukur, kesiapan logistik, komunikasi antarlembaga, dan latihan penanganan keadaan darurat.
Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan kesiapsiagaan. Mereka membutuhkan sistem yang mampu bekerja ketika bencana datang, bantuan yang bergerak tanpa hambatan yang tidak perlu, serta petugas yang memahami apa yang harus dilakukan.
Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan bencana harus diukur dari kemampuan mengurangi risiko, melindungi keselamatan warga, dan memastikan masyarakat terdampak memperoleh pertolongan sesuai kebutuhan.
Penulis: M. G. Fakaubun
Editor: Bruce Elang
Komentar via Facebook