Walikota Ambon Tegaskan: Bekerja Keras Saja Tak Cukup, Wajib Lapor Agar Kinerja Tercatat & Diapresiasi

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id Usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Balai Kota Ambon, Senin (1/6/2026), Walikota Ambon memberikan penekanan tegas terkait evaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia menyoroti satu masalah mendasar yang membuat berbagai capaian positif tak mendapatkan tempat di mata pemerintah pusat: kurangnya pelaporan.

Menurut Walikota, hal ini bahkan menjadi catatan resmi yang disampaikan langsung oleh Menteri terkait, yang juga diteruskan oleh Gubernur Maluku kepada dirinya dan Wakil Walikota.

"Pernyataan ini bukan datang dari saya, tapi dari Kementerian. Intinya jelas: Kota Ambon sebenarnya sudah bekerja banyak, namun sayangnya apa yang sudah dikerjakan tidak dilaporkan ke pusat. Akibatnya, kerja keras itu tak tercatat, tak terevaluasi, dan akhirnya tak diapresiasi," tegas Walikota.

Ia memberikan contoh nyata di beberapa sektor utama. Angka stunting di Ambon tercatat turun cukup jauh, angka kemiskinan berkurang hampir 1 persen, dan penanganan inflasi terus dipantau. Secara fakta, kinerja pembangunan berjalan baik. Namun, karena data dan laporan perkembangannya tidak dikirimkan secara berkala sesuai mekanisme, prestasi tersebut seolah "tak pernah ada".

"Stunting kita turun jauh, kemiskinan turun nyaris 1 persen. Tapi semua itu percuma, tidak dapat apresiasi, karena tidak dilaporkan. Pemerintah pusat hanya tahu apa yang kita lakukan kalau kita lapor. Kalau tidak lapor, anggapnya kita diam saja, padahal kita bekerja setengah mati, jungkir balik demi masyarakat," ungkapnya dengan nada menegaskan.

Walikota menjelaskan, sistem penilaian kinerja pemerintahan nasional berjalan berbasis laporan. Setiap OPD dan sektor teknis wajib mengirimkan data kemajuan secara rutin—bahkan ada sektor seperti inflasi yang wajib lapor setiap minggu. Tanpa dokumen pelaporan, tidak ada penilaian, dan tanpa penilaian, mustahil mendapatkan penghargaan atau dukungan lebih lanjut.

"Kita rugi besar kalau sudah kerja keras, hasilnya bagus, tapi tidak dihargai karena laporannya tidak masuk. Ini yang saya evaluasi sekarang. Profesionalisme administrasi harus dibenahi. Masing-masing OPD wajib punya data dan wajib menyampaikannya," ujarnya.

Terkait hal ini, Walikota memberikan peringatan keras dan ancaman sanksi tegas kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam amanat apel pagi sebelumnya, ia sudah menegaskan bahwa kelalaian pelaporan tidak bisa lagi dimaafkan.

"Sanksi sudah saya sampaikan. Kalau masih ada yang lalai, masih ada OPD yang tidak memasukkan laporan, pasti akan saya tindak. Kita perbaiki ini mulai sekarang. Supaya tahun-tahun depan, kalau kita layak dapat penghargaan, laporannya sudah masuk duluan. Jangan sampai kerja nyata hilang begitu saja hanya karena lemah di administrasi," tandas Walikota mengakhiri wawancara.

(M.N)