Ketua Bidang SDM Pengusaha Muda Amungme-Kamoro Desak Hentikan Klaim Tim Sukses, Minta Kesempatan Kerja Dibagi Secara Adil

Ketua Bidang SDM Pengusaha Muda Amungme-Kamoro Desak Hentikan Klaim Tim Sukses, Minta Kesempatan Kerja Dibagi Secara Adil

TIMIKA, PAPUA TENGAH Kabarsulselindonesia.web.id – Ketua Bidang SDM Pengusaha Muda Amungme-Kamoro Kabupaten Mimika, Antonius Jawame, menyampaikan kritik keras terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai tim sukses Bupati dan Wakil Bupati Mimika dan disebut kerap menggunakan klaim tersebut untuk memperoleh paket-paket pekerjaan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Antonius, seluruh pengusaha, khususnya pengusaha muda Orang Asli Papua (OAP) dari Amungme dan Kamoro, memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bekerja dalam proyek-proyek pemerintah.rabu 5/8/26

"Kami meminta agar pihak-pihak yang mengaku sebagai tim sukses tidak lagi membawa-bawa nama Bupati dan Wakil Bupati untuk mengejar paket pekerjaan di setiap OPD. Kalau memang sudah diberikan kesempatan di satu atau dua OPD, itu sudah cukup. Jangan sampai hampir semua paket dikuasai oleh kelompok yang sama," tegas Antonius.

Ia menegaskan bahwa perjuangan memenangkan pasangan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang. Banyak relawan dan masyarakat, termasuk para pengusaha muda Amungme-Kamoro, yang juga mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya selama proses politik berlangsung.

"Kami juga ikut bekerja di lapangan dan mengeluarkan biaya. Karena itu jangan sampai setelah pemerintahan berjalan, kesempatan bekerja hanya dinikmati oleh pihak tertentu. Semua yang ikut berjuang memiliki hak yang sama," ujarnya.

Antonius mengaku prihatin atas informasi yang beredar mengenai adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan tim pemenangan untuk mendapatkan proyek di berbagai OPD. Menurutnya, jika praktik seperti itu terus terjadi, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pengusaha lokal.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan seluruh pimpinan OPD tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, serta keadilan dalam proses pemberian paket pekerjaan tanpa membedakan latar belakang politik.

"Kami hanya meminta keadilan. Jangan ada monopoli proyek oleh kelompok tertentu. Berikan kesempatan kepada seluruh pengusaha lokal untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan Mimika," katanya.

Antonius juga mengimbau agar tidak ada lagi pihak yang menggunakan kedekatan politik ataupun mengatasnamakan tim sukses sebagai alasan untuk menekan OPD dalam memperoleh pekerjaan. Menurutnya, pembangunan daerah akan berjalan lebih baik apabila seluruh pengusaha lokal diberikan ruang yang sama untuk berpartisipasi sesuai kemampuan dan kompetensinya."pungkasnya

Penulis: —

Editor: Bruce Elang