Direktur RSUD Fakfak Hadiri Lokakarya Nasional di Jayapura, Komitmen Turunkan AKI dan AKB di Papua

Jayapura, KabarsulselIndonesia.web.id |  Upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Tanah Papua memasuki babak baru. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggandeng Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan UNICEF menginisiasi program penguatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir untuk periode 2025–2029.

Program ini selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta mandat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041, khususnya dalam meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan esensial dan sistem rujukan bagi ibu dan bayi baru lahir.

Sebagai bagian dari tahapan awal implementasi, digelar Lokakarya Penajaman Desain Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Papua pada 18–21 Mei 2026 di Harison Ultima Entrop, Kota Jayapura.

Pertemuan ini mempertemukan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lintas sektor guna menyelaraskan desain program sekaligus menyusun rencana kerja implementasi di tingkat provinsi dan kabupaten terpilih.

Dari Kabupaten Fakfak, kehadiran Direktur RSUD Fakfak, Fahri Mahubessy, menjadi representasi komitmen daerah dalam memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Melalui pesan WhatsApp, Fahri membenarkan bahwa dirinya saat ini berada di Jayapura untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

“Saya memohon doa agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik hingga kegiatan selesai, dan saya dapat kembali ke Fakfak untuk segera menindaklanjuti hasil lokakarya ini,” ujarnya singkat.

Kehadiran Fahri bukan sekadar memenuhi undangan resmi bernomor B-08556/Dt.6.1/PD.04.01/05/2026 tertanggal 4 Mei 2026, melainkan juga membawa harapan besar masyarakat Fakfak. RSUD Fakfak sebagai rumah sakit rujukan memiliki peran strategis dalam memastikan layanan persalinan aman, deteksi dini komplikasi, serta sistem rujukan yang responsif dan terintegrasi.

Lokakarya ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, menyatukan visi, dan memastikan intervensi program berbasis kebutuhan riil daerah. Penajaman desain program diharapkan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi menjelma menjadi kebijakan operasional yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di Papua, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan internasional menjadi fondasi krusial. Partisipasi aktif para pemimpin fasilitas layanan kesehatan, seperti Direktur RSUD Fakfak, menandai keseriusan daerah dalam mengambil bagian dalam transformasi layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Harapannya, dari ruang-ruang diskusi di Jayapura, lahir langkah-langkah strategis yang mampu menyelamatkan lebih banyak ibu dan bayi di pelosok Papua.

Dan ketika para peserta kembali ke daerah masing-masing, mereka membawa bukan sekadar dokumen rencana, melainkan komitmen yang diperbarui untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih manusiawi, lebih cepat, dan lebih setara.

 

Writter & Editor : Den