Gembala Dr. Socratez Yoman Beberkan Pengalaman Hadapi Aparat di Papua, Soroti Dugaan Pelanggaran HAM di Puncak Jaya
Gembala Dr. Socratez Yoman Beberkan Pengalaman Hadapi Aparat di Papua, Soroti Dugaan Pelanggaran HAM di Puncak Jaya
Jayapura Kabarsulselindonesia.web.id – Gembala Gereja Baptis Papua, Dr. A.G. Socratez Yoman, kembali mempublikasikan sebuah tulisan panjang yang berisi pengalaman pribadinya saat mendampingi masyarakat Papua dalam berbagai peristiwa konflik sejak 2002 hingga 2024. Tulisan tersebut mengangkat pandangannya mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam tulisannya, Yoman menceritakan sejumlah peristiwa ketika dirinya berhadapan langsung dengan aparat keamanan, pejabat pemerintah, hingga tokoh militer. Ia mengaku mendatangi lokasi-lokasi konflik untuk mencari informasi langsung dari masyarakat serta menyuarakan perlindungan terhadap warga sipil.
Salah satu kisah yang disampaikan adalah pertemuannya dengan Komandan Kodim 1702 Wamena pada November 2003, menyusul tewasnya sejumlah warga sipil di Yekeka, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Yoman, ia mempertanyakan tindakan aparat yang dinilainya telah menghilangkan nyawa warga sipil.
Ia juga mengisahkan kunjungannya ke Mulia, Puncak Jaya, pada Oktober 2004 setelah penembakan Pendeta Elisa Tabuni. Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan, Yoman menyatakan dirinya mempertanyakan versi resmi mengenai pelaku penembakan dan mengaku memiliki pandangan berbeda berdasarkan informasi yang diperolehnya di lapangan.
Selain itu, Yoman mengenang keterlibatannya saat jenazah aktivis KNPB Mako Tabuni berada di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura pada 2012. Ia mengaku ikut mendorong agar proses pemakaman dilakukan secara terbuka dan damai demi mencegah konflik yang lebih luas.
Dalam bagian akhir tulisannya, Yoman mengaitkan pengalamannya dengan peristiwa tewasnya tiga warga sipil di Mulia, Puncak Jaya, pada Juli 2024. Ia menyampaikan dugaan bahwa terdapat pola kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua. Ia juga mempertanyakan motif di balik operasi keamanan serta meminta agar setiap kematian warga sipil diusut secara transparan dan independen.
Yoman turut menyinggung dugaan praktik pelabelan terhadap warga sipil sebagai anggota kelompok bersenjata, serta mengkritisi kebijakan keamanan yang menurutnya perlu dievaluasi. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Yoman dan berisi tuduhan yang memerlukan pembuktian melalui proses hukum maupun investigasi independen.
Ia berharap penyelesaian persoalan Papua tidak lagi mengedepankan pendekatan kekerasan, melainkan dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan bagi seluruh warga.
Editor: Bruce Elang

























Komentar via Facebook