Karhutla di Maluku Menghambat Sejumlah Penerbangan, Aktivis GMNI Desak Gubernur Percepat Penanganan

Kabarsulsel-Indonesia.web.id.  Maluku Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap mulai mengganggu aktivitas penerbangan di wilayah Maluku. Kondisi ini memicu penundaan hingga pembatalan sejumlah penerbangan, sehingga diperlukan langkah penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh dari pemerintah daerah.

Sejumlah penerbangan tujuan Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon mengalami penundaan dan pembatalan akibat kabut asap karhutla. Dampak tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut konektivitas antarpulau, mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, serta aktivitas ekonomi daerah yang sangat bergantung pada transportasi udara.

Menanggapi situasi tersebut, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kaitanus Angwarmas, dalam pernyataannya mendesak Gubernur Maluku agar segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah terdampak.

Menurut Kaitanus, pemerintah provinsi perlu segera mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk berkordinasi dengan, TNI-Polri, BPBD, instansi kehutanan, serta pihak terkait lainnya guna mempercepat pemadaman api dan mencegah meluasnya kebakaran.

“Pak Gubernur harus segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam penanganan karhutla. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut hingga mengganggu aktivitas masyarakat, di Tanimbar ada laporan dari masyarakat bahwasanya penerbangan di sana (Tanimbar) udah tunda tiga hari". Ujar Kaitanus

Ia juga mendesak agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas, tetapi turut memperkuat upaya pencegahan melalui pemantauan titik api, patroli di kawasan rawan, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melanggar hukum.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap titik api ditangani dengan cepat dan terukur. Koordinasi lintas sektor itu penting dan tidak boleh berhenti pada rapat dan imbauan saja, ya pak Gubernur harus mewujudkan kebijakan penanganan dalam tindakan nyata di lapangan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir di tengah situasi ini.” Tegas Kaitanus

Selain mendesak percepatan pemadaman, Kaitanus juga mengharapkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan karhutla, wilayah terdampak, langkah mitigasi, serta kebutuhan personel dan peralatan pemadaman.

"Selain itu, menurut saya, Pemerintah daerah perlu menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas sehari-hari". Pungkas Kaitanus

Di sisi lain, keselamatan penerbangan harus tetap menjadi prioritas utama. Penundaan maupun pembatalan penerbangan perlu mengikuti hasil evaluasi kondisi operasional dan standar keselamatan yang berlaku. Karena itu, percepatan penanganan karhutla perlu berjalan beriringan dengan koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola bandara, BMKG, otoritas penerbangan, dan maskapai.

Desakan kepada Gubernur Maluku ini menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar respons sementara. Pemerintah diharapkan memperkuat langkah darurat sekaligus menyiapkan strategi pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang dan mengganggu kehidupan masyarakat.(KSI)