Proyek Terancam Mandek, RP Desak Pemda Mimika Berhenti Mengulur Waktu: "Jangan Jadikan Rakyat Korban Ketidakpastian"

Proyek Terancam Mandek, RP Desak Pemda Mimika Berhenti Mengulur Waktu: "Jangan Jadikan Rakyat Korban Ketidakpastian"

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Mandeknya proses tender dan belum bergeraknya sejumlah proyek fisik tahun 2026 terus menuai sorotan. Pemerintah Kabupaten Mimika dinilai terlalu lama berkutat pada persoalan kenaikan harga satuan material tanpa menghadirkan solusi yang memberikan kepastian kepada dunia usaha dan masyarakat.

Pengamat pembangunan daerah, RP, menegaskan bahwa saat ini Pemda Mimika hanya memiliki dua pilihan. Pertama, mengurangi volume pekerjaan agar sesuai dengan kenaikan harga satuan. Kedua, memberikan jaminan kepada kontraktor bahwa seluruh biaya tambahan akibat fluktuasi harga material akan dihitung dan dibayarkan kembali melalui mekanisme Perubahan APBD.02/06/2026

Namun menurut RP, pilihan pertama justru berpotensi mengorbankan kualitas dan target pembangunan yang telah direncanakan pemerintah sendiri.

"Kalau volume pekerjaan dikurangi, otomatis manfaat pembangunan yang diterima masyarakat juga berkurang. Sementara persoalan utama bukan pada volume pekerjaan, tetapi pada harga pasar yang terus bergerak dan tidak bisa diprediksi," tegas RP.

Ia menilai opsi yang paling rasional saat ini adalah Pemda memberikan kepastian kepada kontraktor melalui skema jaminan pembayaran selisih harga pada APBD Perubahan agar proyek dapat segera berjalan.

RP juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilai terlalu lama menunggu stabilitas harga material. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan harga akan normal dalam waktu dekat.

"Pemda seperti sedang menunggu sesuatu yang belum tentu terjadi. Siapa yang bisa menjamin pertengahan Juni harga material sudah stabil? Tidak ada. Bahkan kemungkinan yang terjadi justru harga semakin naik. Kalau terus menunggu, pembangunan akan kembali kehilangan waktu," katanya.

Lebih jauh, RP mengingatkan bahwa keterlambatan mengambil keputusan dapat berujung pada mandeknya proyek-proyek pembangunan dan rendahnya serapan anggaran daerah.

"Jangan sampai alasan fluktuasi harga dijadikan pembenaran untuk tidak bertindak. Yang dibutuhkan kontraktor hari ini adalah kepastian, bukan janji untuk menunggu keadaan membaik. Dunia usaha tidak bisa bekerja di atas ketidakpastian," ujarnya.

Ia menilai semakin lama pemerintah menunda keputusan, semakin besar pula risiko kegagalan pelaksanaan proyek tahun 2026. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan kembali melahirkan proyek mangkrak, rendahnya realisasi anggaran, hingga terganggunya pelayanan pembangunan kepada masyarakat.

"Rakyat tidak peduli dengan alasan birokrasi. Yang mereka lihat adalah jalan dibangun atau tidak, fasilitas publik selesai atau tidak. Kalau pemerintah terus mengulur waktu, jangan heran jika publik mulai mempertanyakan keseriusan Pemda dalam menjalankan pembangunan," kritiknya.

RP pun mendesak Pemda Mimika segera mengambil langkah konkret dan berani sebelum tahun anggaran berjalan lebih jauh.

"Jangan tunggu harga stabil karena itu belum tentu terjadi. Yang harus dilakukan sekarang adalah memberikan kepastian agar proyek berjalan. Kalau tidak, pembangunan tahun 2026 terancam kembali mangkrak dan rakyat lagi-lagi menjadi pihak yang dirugikan," pungkasnya.Judul alternatif yang lebih tajam:

"Pemda Mimika Jangan Bersembunyi di Balik Alasan Harga Naik, RP: Bertindak atau Pembangunan 2026 Kembali Gagal!"

Editor : Bruce Elang