Kontraktor Ogah Ikut Tender, Pemda Mimika Didesak Bertindak Cepat Atasi Kenaikan Harga Material

Kontraktor Ogah Ikut Tender, Pemda Mimika Didesak Bertindak Cepat Atasi Kenaikan Harga Material

MIMIKA Kabarsulselindonesi.web.id — Mandeknya sejumlah proses tender proyek fisik tahun anggaran 2026 mulai menuai sorotan tajam. Pemerintah Kabupaten Mimika dinilai belum menghadirkan langkah konkret untuk mengatasi lonjakan harga satuan material dan jasa konstruksi yang disebut telah mencapai sekitar 22 persen.

Kondisi tersebut membuat banyak kontraktor memilih bersikap hati-hati, bahkan enggan mengikuti tender karena khawatir proyek yang dikerjakan justru berujung kerugian. Situasi ini semakin diperumit oleh persoalan pembayaran sejumlah pekerjaan tahun 2025 yang menurut pelaku usaha konstruksi hingga kini belum sepenuhnya diselesaikan.

RP menilai persoalan utama bukan terletak pada minimnya minat kontraktor, melainkan belum adanya kepastian dan solusi dari pemerintah terhadap perubahan kondisi ekonomi di lapangan.

   “Kontraktor bukan takut bekerja. Mereka takut merugi dan bangkrut. Harga material naik signifikan, tetapi sampai sekarang belum terlihat langkah nyata yang memberikan kepastian,” tegas RP.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang untuk mengambil kebijakan tanpa harus mengubah APBD 2026 yang telah ditetapkan. Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah melakukan penyesuaian volume pekerjaan terlebih dahulu, kemudian kekurangannya diakomodasi melalui APBD Perubahan.03/06/2026

Sebagai contoh, proyek pembangunan talud yang semula direncanakan sepanjang 100 meter dapat dikerjakan terlebih dahulu sesuai kemampuan anggaran berjalan, sementara sisa pekerjaan diselesaikan melalui perubahan anggaran agar target akhir tetap tercapai.

   “Ini solusi teknis yang sederhana dan lazim dilakukan dalam pengelolaan proyek. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengambil keputusan, bukan sekadar memberikan penjelasan bahwa semuanya masih aman,” ujarnya.

RP juga menyoroti lambannya respons pemerintah di tengah menurunnya kepercayaan pelaku jasa konstruksi. Memasuki pertengahan tahun anggaran, sejumlah paket pekerjaan disebut belum berjalan optimal, sementara sektor usaha konstruksi terus menghadapi ketidakpastian.

  “Kontraktor saat ini mengalami krisis kepercayaan. Jika pekerjaan tahun sebelumnya masih menyisakan persoalan pembayaran, tentu mereka akan berpikir ulang untuk mengikuti tender baru,” katanya.

Di tengah stagnasi realisasi proyek pembangunan, berkembang pula berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait pengelolaan dana daerah yang belum terserap secara maksimal. Karena itu, RP meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai asumsi yang dapat memperburuk kepercayaan masyarakat.

  “Transparansi menjadi penting. Masyarakat berhak mengetahui kondisi riil pelaksanaan APBD dan langkah-langkah yang sedang ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini,” tegasnya.

Menurut RP, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kontraktor dan dunia usaha, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan daerah, memperlambat perputaran ekonomi masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Editor: Bruce Elang