FORUM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DI TIMIKA: POIN DBH DINILAI BERPOTENSI “GERUS” KEKUATAN APBD MIMIKA

Avatar photo

Kabar Sulsel - Admin

, 13 Mei 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

FORUM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DI TIMIKA: POIN DBH DINILAI BERPOTENSI “GERUS” KEKUATAN APBD MIMIKA

Timika, KabarsulselIndonesia.web.id | Pertemuan Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika hingga 12 Mei 2026 menghasilkan 12 poin kesepakatan strategis. Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Tanah Papua serta enam gubernur dari wilayah Papua.

Namun di tengah berbagai agenda percepatan pembangunan, muncul satu poin yang mulai menjadi sorotan publik di Mimika, yakni pada poin ke-11 terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut harus dibagi ke seluruh provinsi di Papua dengan sistem yang dianggap “adil dan merata”.

Poin tersebut dinilai dapat berdampak langsung terhadap kekuatan fiskal Kabupaten Mimika di masa mendatang. Pasalnya, selama ini Mimika dikenal sebagai salah satu daerah dengan APBD terbesar di Papua karena kontribusi DBH dari sektor sumber daya alam dan pertambangan.

Jika skema pembagian DBH berubah dan porsi penerimaan Mimika berkurang, maka efek dominonya diperkirakan akan menyentuh hampir seluruh sektor pelayanan publik. Mulai dari pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga program kesejahteraan daerah berpotensi mengalami penyesuaian anggaran.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Mimika bisa menjadi daerah “penghasil besar” tetapi kehilangan ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai harus lebih jeli, kritis, dan berhitung matang terhadap setiap keputusan strategis dalam forum-forum regional Papua. Semangat pemerataan pembangunan memang penting, namun jangan sampai daerah penghasil justru mengalami pelemahan kapasitas pembangunan akibat kebijakan distribusi yang tidak mempertimbangkan beban dan kebutuhan riil daerah.

Publik kini menanti langkah dan sikap Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengawal kebijakan DBH tersebut agar kepentingan masyarakat Mimika tetap terlindungi di tengah dorongan pemerataan pembangunan Papua secara menyeluruh.

(*****)