LEMASA MENGAMUK! TOKOH ADAT AMUNGME TOLAK PERAMPOKAN HAK ULAYAT DAN PERMAINAN BESI TUA DI AREAL FREEPORT

LEMASA MENGAMUK! TOKOH ADAT AMUNGME TOLAK PERAMPOKAN HAK ULAYAT DAN PERMAINAN BESI TUA DI AREAL FREEPORT

Timika, Papua Tengah — Kabarsulselindonesia.web.id Kesabaran masyarakat adat Amungme mulai habis. Bertempat di Honai Dewan Adat Lemasa, Jalan Kelimutu, Timika, para tokoh besar Amungme dari 11 wilayah Amungsa akhirnya buka suara dan melawan keras dugaan permainan kepentingan dalam pengelolaan besi tua di areal PT Freeport Indonesia.

Pertemuan adat yang digelar Dewan Adat Lemasa itu bukan sekadar rapat biasa. Ini menjadi peringatan terbuka bagi pihak-pihak yang diduga mulai menjual nama adat demi memburu keuntungan pribadi di atas tanah leluhur Amungme.

Ketua Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorey), Joel Beanal, dengan nada keras menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang berhak mengklaim atau mengatur aset di wilayah Amungsa tanpa persetujuan seluruh pemilik hak ulayat.

  “Kami menolak keras segala bentuk klaim sepihak yang mengatasnamakan masyarakat adat. Tanah Amungsa bukan milik pribadi, bukan tempat cari kaya dengan menjual nama adat,” tegas Joel Beanal.

Pernyataan itu langsung menyasar pihak-pihak yang diduga diam-diam bermain dalam pengelolaan besi tua Freeport tanpa mekanisme adat yang sah. Tokoh adat menilai praktik seperti itu merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat masyarakat Amungme.

Wakil Ketua I Dewan Adat Lemasa, Domi Kum, menegaskan bahwa masyarakat Amungme tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mencoba memecah persatuan adat demi kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

  “Jangan pecah belah masyarakat Amungme demi uang dan kepentingan sesaat. Semua harus tunduk pada keputusan adat,” tegas Domi Kum.

Suasana semakin panas ketika Dewan Kehormatan Pendiri Lemasa, Johanes Kasamol, mengingatkan bahwa Lemasa lahir untuk menjaga hak masyarakat Amungme, bukan dijadikan kendaraan mafia kepentingan berkedok adat.

  “Jangan gunakan nama adat untuk tipu masyarakat dan memperkaya kelompok tertentu. Lemasa bukan alat transaksi,” katanya tajam.

Dalam forum tersebut, Florentinus Beanal juga menegaskan bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama ini telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua, khususnya Amungme dan Kamoro. Karena itu, hubungan baik yang sudah dibangun jangan dirusak oleh segelintir pihak yang bermain di belakang layar.

  “Freeport sudah terlalu baik bagi masyarakat Papua. Jangan ada oknum yang rusak hubungan baik hanya demi mengejar keuntungan pribadi,” ujar Florentinus Beanal.

Sementara itu, Pelaksana Program Harian Lemasa, Ruben Kum, menegaskan bahwa Lemasa tetap berdiri sebagai benteng adat dan tidak akan membiarkan tanah Amungsa dijadikan arena rebutan kepentingan.

  “Adat Amungme bukan barang dagangan. Semua persoalan harus diselesaikan lewat musyawarah adat, bukan lewat permainan kelompok,” tegas Ruben Kum.

Para tokoh adat juga mengingatkan pemerintah dan investor agar tidak sembarang membentuk lembaga tandingan demi melayani kepentingan tertentu. Mereka menegaskan bahwa lembaga adat asli seperti Lemasa dan Lemasko adalah representasi sah masyarakat pemilik hak ulayat yang telah berdiri jauh sebelum reformasi.

Lemasa sendiri dikenal sebagai salah satu lembaga adat pertama di Tanah Papua sejak tahun 1994. Karena itu, para tokoh menilai upaya mengabaikan Lemasa sama saja dengan menginjak sejarah perjuangan masyarakat Amungme.

Pertemuan adat tersebut menjadi pesan keras bagi semua pihak: tanah Amungsa bukan lahan bancakan, bukan tempat bermain proyek, dan bukan wilayah untuk memperjualbelikan nama masyarakat adat demi besi tua dan kepentingan sesaat.

(*****)