Dibalik Hibah dan Mandeknya Sejumlah Perkara, Kejaksaan Mimika Dinilai Mulai Kehilangan Taring

Dibalik Hibah dan Mandeknya Sejumlah Perkara, Kejaksaan Mimika Dinilai Mulai Kehilangan Taring

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id– Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Mimika kembali diuji. Di tengah penerimaan hibah dari Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendukung operasional Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, muncul pertanyaan besar dari masyarakat: mengapa sejumlah perkara yang sempat menjadi perhatian publik justru belum menunjukkan kepastian hukum? 13/07/2026

Berbagai kasus yang sebelumnya ramai disorot hingga kini dinilai berjalan tanpa kejelasan yang memadai di ruang publik. Masyarakat belum memperoleh informasi yang transparan mengenai status penanganannya, apakah masih dalam tahap penyelidikan, telah naik ke penyidikan, telah dilimpahkan ke pengadilan, atau justru dihentikan sesuai ketentuan hukum.

Minimnya keterbukaan tersebut memunculkan kesan bahwa penanganan sejumlah perkara berjalan lamban. Akibatnya, berbagai spekulasi dan tanda tanya terus berkembang di tengah masyarakat, sementara kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum perlahan tergerus.

Ironisnya, kondisi ini terjadi ketika Kejari Mimika memperoleh dukungan hibah dari pemerintah daerah. Secara hukum, pemberian hibah kepada instansi vertikal memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dukungan anggaran tersebut tidak boleh sedikit pun mengurangi independensi, objektivitas, maupun keberanian aparat penegak hukum dalam menindak setiap dugaan tindak pidana.

Penegakan hukum tidak boleh hanya tampak tegas dalam seremoni atau konferensi pers, tetapi harus dibuktikan melalui penyelesaian perkara secara nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Masyarakat menilai ukuran keberhasilan sebuah institusi penegak hukum bukanlah besarnya fasilitas yang diterima, melainkan keberanian mengusut perkara tanpa pandang bulu.

Di tengah situasi tersebut, wacana pemberian berbagai bentuk penghargaan atau bonus kepada aparat penegak hukum juga menuai perhatian publik. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa penghargaan hanya layak diberikan apabila diiringi dengan indikator kinerja yang jelas, seperti percepatan penyelesaian perkara, peningkatan kualitas pelayanan hukum, keterbukaan informasi, serta konsistensi dalam memberantas tindak pidana, khususnya perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kepercayaan publik tidak dapat dibeli dengan gedung megah, kendaraan dinas, ataupun besarnya hibah. Kepercayaan hanya lahir ketika masyarakat melihat hukum ditegakkan secara adil, profesional, transparan, dan tanpa intervensi terhadap siapa pun.

Karena itu, masyarakat berharap Kejari Mimika segera membuka perkembangan penanganan perkara-perkara yang selama ini menjadi perhatian publik. Keterbukaan informasi, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan maupun penuntutan, merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat sekaligus langkah penting untuk menghilangkan berbagai spekulasi yang terus berkembang.

Sudah saatnya Kejaksaan Negeri Mimika membuktikan bahwa hibah dari pemerintah daerah benar-benar menjadi sarana memperkuat kualitas penegakan hukum, bukan justru memunculkan persepsi yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat. Integritas, profesionalisme, independensi, dan keberanian menuntaskan setiap perkara harus menjadi ukuran utama, agar Kejaksaan tetap berdiri sebagai benteng terakhir pencari keadilan, bukan sekadar institusi yang dinilai kehilangan taring di hadapan publik.

Editor: Bruce Elang