SKANDAL DANA MTQ XXX MIMIKA: Rp50 MILIAR MENGUAP, LPJ MASIH GELAP — SIAPA YANG BERMAIN?

SKANDAL DANA MTQ XXX MIMIKA: Rp50 MILIAR MENGUAP, LPJ MASIH GELAP — SIAPA YANG BERMAIN?

Mimika, Papua Tengah Kabarsulselindonesia.web.id  — Dugaan skandal pengelolaan dana Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXX tingkat Provinsi se-Tanah Papua Tahun 2024 di Kabupaten Mimika kini makin panas dan menyulut kemarahan publik.

Kegiatan keagamaan yang seharusnya menjunjung nilai kejujuran dan amanah itu kini justru diterpa dugaan permainan anggaran dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif bernilai fantastis sekitar Rp50 miliar.22/05/2026

Hingga 22 Mei 2026, LPJ resmi kegiatan tersebut belum juga dibuka kepada publik. Uang puluhan miliar rupiah yang bersumber dari APBD, bantuan pemerintah, perusahaan hingga donatur kini seolah hilang dalam kabut tanpa penjelasan terang.

Situasi ini membuat publik mulai bertanya keras:

Siapa yang sebenarnya menguasai dan mengendalikan seluruh aliran dana MTQ XXX?

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa menjelang Pilkada 2024 lalu, Ketua Harian diduga memerintahkan Sekretaris untuk segera menyusun LPJ secara internal bersama bendahara.

Fakta ini memunculkan kecurigaan besar di tengah masyarakat. Sebab laporan penggunaan uang rakyat diduga hanya berputar di lingkaran sempit elite panitia tanpa transparansi terbuka.

Publik kini menyoroti Ketua Harian, Sekretaris, dan Bendahara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut.

Apalagi hingga hampir dua tahun berlalu, tak ada penjelasan rinci kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran fantastis itu.

Dana MTQ diketahui berasal dari berbagai sumber, mulai dari hibah Pemkab Mimika sebesar Rp15 miliar, tambahan Rp2,5 miliar dari Kesbangpol, Rp1 miliar dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, bantuan LPTQ Papua, PT Freeport Indonesia, Bank Papua, BUMN, perusahaan swasta hingga donatur.

Namun sampai hari ini, publik belum mengetahui secara jelas ke mana uang itu digunakan.

“Ini uang negara dan uang umat. Tidak boleh dikelola diam-diam seperti uang pribadi,” tegas salah satu tokoh masyarakat.

Yang lebih disorot, aparat penegak hukum di Mimika dinilai belum menunjukkan langkah serius membongkar persoalan ini.

Akibatnya muncul anggapan liar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sedang dibentengi agar dugaan skandal ini tidak masuk ke ranah hukum.

“Kalau LPJ miliaran rupiah tidak jelas tapi semua diam, maka publik pantas curiga ada permainan besar,” ujar warga.

Keterlambatan laporan pertanggungjawaban selama hampir dua tahun dinilai bukan lagi sekadar persoalan administratif. Ini sudah menjadi isu serius menyangkut transparansi, integritas, dan kepercayaan publik.

Masyarakat kini mendesak Kapolri, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun melakukan audit investigatif secara menyeluruh.

Seluruh dokumen penggunaan anggaran, bukti transaksi, hingga aliran dana diminta dibuka secara terang-benderang agar publik mengetahui siapa saja yang diduga menikmati uang kegiatan keagamaan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi Ketua Harian guna meminta klarifikasi resmi. Namun belum ada tanggapan yang diberikan.

Diamnya pihak yang bertanggung jawab justru semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan.

Tagline:

“Dana Umat Harus Dipertanggungjawabkan. Bongkar Dugaan LPJ Gelap MTQ XXX Mimika!”

Editor: Bruce Elang