Dinkes Malra Bongkar Realita Pelayanan Kesehatan: Stunting Turun, Dokter Kurang, hingga Krisis Fasilitas Masih Jadi PR Besar

Dinkes Malra Bongkar Realita Pelayanan Kesehatan: Stunting Turun, Dokter Kurang, hingga Krisis Fasilitas Masih Jadi PR Besar

Langgur Kabarsulselindonesia.web.id — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan membeberkan berbagai capaian sekaligus persoalan serius di sektor kesehatan dalam dialog interaktif “Maluku Tenggara Menyapa” yang disiarkan langsung Pro 1 RRI Tual, Rabu (20/5/2026).

Dalam dialog yang dipandu host Maya Pranira itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, secara terbuka mengakui masih banyak persoalan mendasar yang membelit pelayanan kesehatan di daerah kepulauan tersebut.

Meski demikian, Dinkes Malra juga mengklaim sejumlah program prioritas pemerintah mulai menunjukkan hasil signifikan, terutama dalam penurunan angka stunting.

“Awalnya angka stunting kita sekitar 32 persen, sekarang per Mei 2026 turun menjadi 12,07 persen. Ini sudah berada di bawah target nasional,” ungkap Muhsin Rahayaan.

Penurunan itu disebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor serta dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di Maluku Tenggara.

Namun di balik capaian itu, fakta lain justru memunculkan sorotan tajam. Dinas Kesehatan mengakui kekurangan tenaga medis masih menjadi masalah kronis, terutama dokter dan dokter gigi di Puskesmas.

Dari 21 Puskesmas yang ada, tiga di antaranya disebut masih belum memiliki dokter. Sementara untuk dokter gigi, hanya dua Puskesmas yang memiliki tenaga dokter gigi aktif.

“Kalau mengikuti standar Permenkes, sebenarnya semua Puskesmas kita belum memenuhi standar tenaga kesehatan,” kata Muhsin.

Tak hanya SDM, persoalan fasilitas kesehatan juga menjadi catatan serius. Dari 34 Pustu (Puskesmas Pembantu) yang tersebar di Maluku Tenggara, hanya enam yang berada dalam kondisi baik. Sisanya mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Kondisi ini diperparah dengan sulitnya akses pelayanan di wilayah kepulauan, khususnya Kei Besar, yang masih kekurangan sarana transportasi kesehatan seperti speed boat dan kendaraan operasional.

Dalam sesi interaktif, masyarakat juga menyampaikan berbagai keluhan langsung, mulai dari antrean panjang di rumah sakit, dokter spesialis yang terbatas, obat yang kerap kosong, hingga masalah air bersih di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur.

Menanggapi kritik tersebut, Muhsin mengakui pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara memang belum sepenuhnya maksimal dan membutuhkan pembenahan besar-besaran.

“Kami mohon maaf apabila pelayanan kesehatan belum mencapai kepuasan masyarakat. Tetapi berbagai kekurangan ini akan terus kami benahi,” ujarnya.

Dinkes Malra juga menyoroti meningkatnya penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes, hingga kanker yang kini mulai mendominasi kasus kesehatan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan itu, RSUD Karel Sadsuitubun Langgur tengah dipersiapkan menjadi rumah sakit pengampu layanan kanker, jantung, stroke, dan urologi, lengkap dengan pengadaan alat kesehatan dan tenaga dokter spesialis.

Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan program nasional disebut telah menjangkau lebih dari 29 ribu warga atau sekitar 32 persen masyarakat Maluku Tenggara, tertinggi di Provinsi Maluku.

“Paradigmanya sekarang berubah. Jangan tunggu sakit baru datang ke fasilitas kesehatan. Pencegahan jauh lebih penting karena sakit itu mahal,” tegas Muhsin.

Dialog publik tersebut sekaligus membuka fakta bahwa sektor kesehatan di Maluku Tenggara masih menghadapi tantangan besar: keterbatasan tenaga medis, fasilitas yang rusak, akses wilayah kepulauan yang sulit, hingga pelayanan rumah sakit yang terus dikeluhkan masyarakat.

Namun di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus membenahi layanan kesehatan demi mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang lebih sehat dan sejahtera.

Editor : Bruce Elang