UANG DAERAH JANGAN DIENDAPKAN, RAKYAT MIMIKA BUKAN PENONTON PEMBANGUNAN

UANG DAERAH JANGAN DIENDAPKAN, RAKYAT MIMIKA BUKAN PENONTON PEMBANGUNAN

MIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id – Kesabaran masyarakat Mimika tampaknya mulai habis. Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, berbagai program pembangunan masih berjalan lamban, sementara alasan yang muncul dari lingkaran birokrasi terdengar seperti lagu lama yang diputar berulang-ulang: revisi harga satuan, penyesuaian administrasi, dan berbagai alasan teknis lainnya.

Bagi masyarakat, alasan-alasan tersebut sudah tidak lagi terdengar sebagai penjelasan, melainkan telah berubah menjadi tameng birokrasi untuk menutupi lambannya eksekusi program pemerintah.30/05/2026

Yang menjadi ironi, ketika pembangunan tersendat dan aktivitas ekonomi daerah melemah, agenda yang justru terlihat berjalan lancar adalah rapat, seremoni, pertemuan, dan kegiatan formal yang menghabiskan waktu tanpa menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

"Setiap tahun alasannya sama. Yang berubah hanya tanggal dan tahunnya," keluh seorang warga.

Sorotan publik kini mengarah pada besarnya dana daerah yang dinilai belum mampu diterjemahkan menjadi pembangunan nyata di lapangan. Di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak, uang daerah dinilai lebih banyak mengendap dibanding bergerak untuk kepentingan rakyat.

Masyarakat pun mulai mempertanyakan satu hal sederhana: apakah anggaran daerah memang disiapkan untuk dibelanjakan demi kesejahteraan rakyat, atau hanya menjadi angka yang nyaman tersimpan dalam rekening pemerintah?

Kemarahan publik semakin memuncak ketika persoalan tunggakan pembayaran kontraktor kembali mencuat. Informasi yang beredar menyebutkan masih ada lebih dari 150 kontraktor yang belum menerima pembayaran pekerjaan fisik tahun 2025, padahal pekerjaan mereka diklaim telah selesai sepenuhnya.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang semakin sulit dijawab dengan alasan administratif:

Jika pekerjaan sudah selesai, lalu mengapa hak kontraktor belum dibayarkan?

Bagi pelaku usaha lokal, keterlambatan pembayaran bukan sekadar persoalan administrasi. Dampaknya langsung terasa pada keberlangsungan usaha, pembayaran tenaga kerja, hingga roda ekonomi masyarakat yang ikut tersendat.

Publik juga menilai budaya birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah masih terjebak pada pola lama: banyak pembahasan, sedikit keputusan; banyak alasan, minim tindakan.

Masyarakat kini menunggu keberanian pemerintah untuk keluar dari zona nyaman birokrasi yang lamban. Sebab rakyat tidak membutuhkan penjelasan yang diulang-ulang setiap tahun. Rakyat membutuhkan pekerjaan yang berjalan, kontraktor yang dibayar, dan pembangunan yang benar-benar terlihat.

Harapan kini tertuju kepada Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong agar segera melakukan langkah percepatan dan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang dinilai lamban merealisasikan program kerja.

Karena jika hingga pertengahan tahun anggaran kondisi ini masih terus berulang, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya serapan anggaran, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah itu sendiri.

Rakyat Mimika tidak sedang meminta keajaiban.

Rakyat hanya meminta pemerintah bekerja lebih cepat daripada alasan yang terus diproduksi setiap kali pembangunan dipertanyakan.

Sebab uang daerah yang terlalu lama diam tidak akan pernah membangun jalan, menggerakkan ekonomi, ataupun menyejahterakan rakyat. Yang tumbuh hanyalah kekecewaan. Dan ketika kekecewaan rakyat menumpuk, itu menjadi utang politik yang jauh lebih besar daripada utang anggaran.

Versi berita yang tajam,keras dan menggigit secara jurnalistik.

Editor: Bruce Elang