Reses Komisi II DPRD Maluku: Nelayan Amahai Kesulitan BBM Subsidi, El Nino Bunuh Tanaman, Dan Listrik Rp7 Triliun Butuh Dukungan Warga

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.od. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, memaparkan tiga persoalan krusial yang diungkapkan masyarakat saat reses, dalam wawancara di ruang Komisi II DPRD Maluku, Karang Panjang, Senin (21/9/2026). Catatan ini akan segera ditindaklanjuti dengan pihak terkait demi solusi nyata bagi rakyat.

-PERSOALAN PERTAMA: Nelayan Pesisir Selatan Terpaksa Beli BBM Non-Subsidi, Diarahkan Ambil di Tulehu — Terlalu Jauh!

Keluhan paling mendesak datang dari para nelayan di pesisir Selatan Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Kecamatan Amahai, Tehoru, dan Teluti.

"Di wilayah itu hanya ada satu penyalur BBM yang justru menyediakan Pertamax dan Dexlite — bukan Pertalite dan Solar subsidi yang menjadi kebutuhan utama nelayan. Padahal arahan selama ini menyuruh mereka mengambil BBM di Tulehu. Itu sangat berat dan jauh!"

Irawadi menegaskan, Komisi II akan segera memanggil pihak terkait — mulai dari Pertamina hingga Dinas Kelautan dan Perikanan — untuk meminta penambahan kuota serta peningkatan jenis BBM subsidi di lokasi tersebut.

"SPBU yang ada di sana harus dinaikkan kuotanya dan ditambah jenis Pertalite serta Solar subsidi. Nelayan tidak boleh dirugikan demi hal yang bisa diselesaikan."

-PERSOALAN KEDUA: El Nino Bunuh Tanaman & Keringkan Sumber Air — Harus Diantisipasi Lebih Dini

Fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat pesisir Selatan Pulau Seram.

"Tanaman jangka pendek maupun jangka panjang mati kering. Sumber air, sumur, bahkan sungai besar di pesisir Selatan pun mengering. Ini bukan hal biasa — harus diantisipasi agar tidak terulang tahun depan."

Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera menyusun langkah mitigasi, mulai dari penyediaan sumber air alternatif hingga jenis tanaman yang tahan kekeringan, agar kerugian petani tidak berulang.

-PERSOALAN KETIGA: Alokasi Rp7 Triliun untuk Listrik — Warga Diminta Dukung, Jangan Jadi Penghambat

Pemerintah pusat mengalokasikan Rp7 triliun untuk pembangunan jaringan listrik di Maluku dan Maluku Utara hingga 2027. Irawadi mengimbau masyarakat untuk mendukung penuh program ini.

"Siapkan lahan untuk pembangunan gardu dan jaringan. Jika jaringan listrik harus melewati tanaman milik warga, bicarakan dengan baik — jangan jadi penghambat, karena rakyat sendiri yang akan dirugikan pada akhirnya."

Ia juga mendesak PLN UP3 Masohi untuk segera melayani titik-titik yang belum teraliri listrik, termasuk satu RT di Dusun Mahu, Desa Tehoru, Seram Selatan. Sebanyak 20 Kepala Keluarga pun telah mendaftar program pemasangan jaringan listrik gratis 900 VA dan diharapkan segera terealisasi.

-Komisi II Janji Tindak Lanjut Semua Keluhan

Seluruh catatan dari reses ini akan segera ditindaklanjuti melalui rapat dengan pihak terkait — Pertamina, Dinas Kelautan, PLN, serta instansi terkait — agar solusi segera didapat dan dirasakan masyarakat.

(M.N)