Di Balik Capaian Akreditasi, Bayang-Bayang Ketimpangan dan Sunyinya Adat Saat Perempuan Terluka

Maluku Tenggara, Kabarsulselindonesia.web.id | Tepuk tangan atas peningkatan akreditasi sekolah dasar dan menengah pertama belum sepenuhnya meredam gelombang kritik terhadap tata kelola pendidikan di Maluku Tenggara. Di balik angka-angka administratif yang membaik, muncul dugaan ketimpangan pelayanan dan praktik tebang pilih yang dirasakan sebagian guru serta satuan pendidikan.

Sorotan itu mencuat dalam sebuah forum publik. Seorang wartawan, yang berbicara lugas dan tanpa basa-basi, mempertanyakan konsistensi manajemen pendidikan daerah. Menurutnya, capaian administratif tak boleh menjadi tirai yang menutupi problem mendasar di lapangan.

“Kalau masih ada keluhan soal perlakuan yang tidak merata, maka itu tanda ada masalah serius dalam manajemen pendidikan,” ujarnya.

Pernyataan itu mengarah pada dugaan adanya perbedaan perlakuan dalam distribusi perhatian, dukungan, hingga kebijakan internal pendidikan. Walau tak disertai data kuantitatif di forum tersebut, kritik itu menggambarkan keresahan yang selama ini beredar di ruang-ruang percakapan informal para pendidik.

Bagi sebagian kalangan, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal keadilan. Pendidikan, yang semestinya menjadi ruang setara bagi semua, justru dituding menyisakan rasa timpang.

Namun isu pendidikan bukan satu-satunya yang mengemuka.

Forum itu juga menyoroti dugaan berulangnya kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Maluku Tenggara. Kritik yang disampaikan tak berhenti pada perilaku individu, melainkan mengarah pada sistem perlindungan sosial yang dinilai lemah dan kurang berpihak pada korban.

Pertanyaan paling tajam justru diarahkan pada lembaga adat dan para pemangku kepentingan daerah. Dalam masyarakat Kei, adat bukan sekadar aturan tak tertulis, melainkan fondasi moral dan sosial. Namun, menurut kritik tersebut, nilai yang diagungkan itu terancam kehilangan makna bila tak ditegakkan secara adil.

“Jika adat hanya hadir dalam seremoni, tetapi diam saat perempuan menjadi korban, maka ada yang keliru dalam cara kita memaknai budaya,” katanya.

Pernyataan itu menggugat lebih dari sekadar kebijakan. Ia menyentuh legitimasi moral. Adat, yang selama ini dirayakan dalam berbagai kegiatan budaya seperti Nisa’ Mas, dinilai perlu melampaui simbol dan seremoni. Ia harus menjadi mekanisme perlindungan nyata bagi yang rentan.

Dalam perspektif sosial, pembiaran atau kesan pembiaran terhadap kekerasan terhadap perempuan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi, baik formal maupun adat. Ketika nilai hanya ditegakkan secara selektif, yang tumbuh bukan kepatuhan, melainkan sinisme.

Maluku Tenggara kini berdiri di persimpangan: mempertahankan narasi keberhasilan administratif atau menjawab kritik dengan pembenahan struktural. Pendidikan dan perlindungan perempuan bukan dua isu yang terpisah. Keduanya berbicara tentang hal yang sama keadilan.

Jika keluhan guru masih terdengar dan perempuan masih merasa tak terlindungi, maka pekerjaan rumah belum selesai. Angka akreditasi boleh meningkat. Agenda budaya boleh meriah. Namun publik menanti sesuatu yang lebih mendasar: keberanian untuk adil, tanpa pandang bulu.

 

Writter : Elang | Editor : Den