Arif Rumagesan Dilantik Jadi Sekda Fakfak, Bupati Samaun Tekankan Disiplin Birokrasi dan Pengawasan Anggaran
Kabar Sulsel - Admin
, 19 Oktober 2026
Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP menempatkan penguatan birokrasi, pengendalian program pembangunan, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagai agenda penting yang harus dijalankan Arif H. Rumagesan, S.Sos., M.AP., setelah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut, Samaun menegaskan bahwa posisi Sekretaris Daerah bukan sekadar jabatan administratif ataupun pelengkap struktur pemerintahan. Sekda memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program yang terkoordinasi, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pelantikan Sekretaris Daerah bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” demikian penegasan Bupati Samaun dalam sambutannya.
Pesan itu menempatkan Arif pada simpul penting penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai koordinator perangkat daerah, Sekda dituntut memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan dalam pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Samaun secara khusus menyoroti lima agenda yang harus menjadi perhatian Sekda baru. Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi ant organisasi perangkat daerah (OPD). Kedua, meningkatkan disiplin, kinerja, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Ketiga, memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Keempat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kelima, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama setiap kebijakan.
Anggaran dan Kinerja Birokrasi Jadi Ujian
Dari lima agenda tersebut, pengendalian program dan pengelolaan anggaran menjadi salah satu mandat yang paling menentukan. Bupati meminta Sekda melakukan pengendalian, evaluasi, dan pengawasan terhadap program prioritas daerah, termasuk memastikan anggaran digunakan secara tertib, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pesan ini menegaskan bahwa keberhasilan birokrasi tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa belanja daerah menghasilkan keluaran yang jelas, program mencapai sasaran, dan pelayanan publik mengalami perbaikan.
Karena itu, posisi Sekda menuntut kemampuan menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Koordinasi lintas-OPD harus mampu mengurangi tumpang tindih program, memperjelas tanggung jawab, serta mempercepat penyelesaian persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Samaun juga mengingatkan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia meminta agar penyalahgunaan kewenangan dihindari, administrasi pemerintahan ditertibkan, dan seluruh perangkat daerah bekerja secara profesional serta bertanggung jawab.
Penegasan tersebut menempatkan integritas sebagai bagian mendasar dari kepemimpinan birokrasi. Dalam praktiknya, komitmen terhadap pemerintahan yang bersih perlu tercermin melalui kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan proses administrasi, pengendalian internal yang berjalan, dan pertanggungjawaban atas setiap penggunaan sumber daya publik.
Sekda Diminta Mengakhiri Ego Sektoral
Selain pengawasan dan akuntabilitas anggaran, Bupati menekankan pentingnya hubungan kerja yang solid di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Arif diminta membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta elemen masyarakat.
Samaun menghendaki Sekda tampil sebagai pemimpin birokrasi yang terbuka terhadap masukan, tegas dalam mengambil keputusan, bijaksana menyelesaikan persoalan, dan konsisten menegakkan aturan.
Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan jajaran ASN agar memberikan dukungan penuh kepada Sekda dalam menjalankan tugasnya. Ego sektoral, menurut pesan dalam sambutan tersebut, tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Tantangan koordinasi ini penting karena kebijakan daerah kerap melibatkan lebih dari satu perangkat daerah. Tanpa pembagian tugas yang jelas dan pengendalian yang konsisten, program berisiko berjalan sendiri-sendiri, sementara persoalan masyarakat membutuhkan penanganan yang terpadu.
Samaun juga menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjangkau masyarakat hingga tingkat distrik dan kampung. Dengan demikian, ukuran kinerja birokrasi tidak semata-mata terletak pada kelancaran administrasi di pusat pemerintahan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel bagi warga.
Amanah Jabatan dan Tanggung Jawab Publik
Kepada Arif, Bupati menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, organisasi, masyarakat, bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa.
“Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” demikian pesan Samaun dalam sambutannya.
Pesan itu menjadi penegasan bahwa jabatan Sekda bukan hanya tentang kewenangan mengoordinasikan aparatur, melainkan juga tanggung jawab memastikan mesin pemerintahan bekerja untuk kepentingan publik.
Bagi Arif Rumagesan, mandat tersebut akan menuntut konsistensi dalam membangun disiplin birokrasi, memperkuat pengendalian program, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong pelayanan yang lebih responsif.
Pelantikan memang menandai dimulainya masa tugas dalam jabatan baru. Namun, keberhasilan kepemimpinan Sekda pada akhirnya akan terlihat dari pelaksanaan mandat tersebut: seberapa baik perangkat daerah bekerja secara terpadu, seberapa akuntabel anggaran dikelola, dan seberapa nyata manfaat kebijakan dirasakan masyarakat Fakfak.
Sebab, bagi publik, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada panjangnya daftar program ataupun banyaknya seremoni, melainkan pada hasil kerja yang dapat diperiksa dan manfaat yang benar-benar dirasakan.
Writter & Editor: Den
Komentar via Facebook