Dr. Socratez Yoman Kritik Pendekatan Keamanan di Papua, Serukan Dialog Damai dan Evaluasi Operasi Militer

Avatar photo

Kabar Sulsel - Admin

, 01 Juli 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Dr. Socratez Yoman Kritik Pendekatan Keamanan di Papua, Serukan Dialog Damai dan Evaluasi Operasi Militer

Dr. Socratez Yoman Kritik Pendekatan Keamanan di Papua, Serukan Dialog Damai dan Evaluasi Operasi Militer

Jayapura Kabarsulselindonesia.web.id – Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Dr. A.G. Socratez Yoman, kembali menyampaikan pandangannya mengenai konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Dalam tulisan berjudul "Di Tanah Papua Bukan NKRI Harga Mati Melainkan Berburu Emas Harga Mati dan Pemusnahan Etnis Penduduk Orang Asli Papua", Yoman mengkritik pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah di Papua serta menyerukan penyelesaian konflik melalui dialog damai.01/06/2026

Yoman mengawali tulisannya dengan mengutip sejumlah pernyataan tokoh nasional yang menurutnya menunjukkan kerasnya pendekatan negara terhadap konflik Papua. Ia berpendapat bahwa kebijakan keamanan selama puluhan tahun belum mampu menyelesaikan akar persoalan dan justru memperpanjang penderitaan masyarakat sipil.

Dalam tulisannya, Yoman juga mengutip berbagai pernyataan pejabat maupun purnawirawan militer yang pernah dipublikasikan di media atau buku. Menurutnya, rangkaian pernyataan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam melihat sejarah dan dinamika konflik di Papua.

Lebih lanjut, Yoman menyampaikan pandangannya bahwa operasi keamanan yang berlangsung selama ini berdampak pada masyarakat sipil dan memicu pengungsian di sejumlah wilayah. Ia juga mengkritisi penggunaan label terhadap kelompok-kelompok tertentu di Papua yang, menurutnya, berpotensi memperburuk situasi dan menghambat penyelesaian konflik.

Selain mengkritik kebijakan keamanan, Yoman menawarkan sejumlah solusi. Ia mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan di Papua, penarikan pasukan nonorganik, penunjukan utusan khusus Presiden untuk Papua, serta pembukaan dialog damai yang mengacu pada hasil penelitian LIPI mengenai akar konflik Papua.

Menurut Yoman, proses perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki pada 2005 dapat menjadi salah satu referensi bagi pemerintah dalam mencari penyelesaian konflik Papua secara damai, bermartabat, dan berkeadilan.

Di akhir tulisannya, Yoman menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak cukup dilakukan melalui pendekatan militer semata. Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog yang melibatkan semua pihak demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Editor: Bruce Elang