Kontraktor Ramai-Ramai Menjauh dari Tender, Pemda Mimika Didesak Hentikan Retorika dan Segera Bertindak

Kontraktor Ramai-Ramai Menjauh dari Tender, Pemda Mimika Didesak Hentikan Retorika dan Segera Bertindak

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Mandeknya proses tender proyek fisik Tahun Anggaran 2026 mulai memicu gelombang kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika. Di tengah kenaikan harga material dan jasa konstruksi yang disebut mencapai 22 persen, pemerintah dinilai gagal menghadirkan langkah konkret untuk menyelamatkan sektor konstruksi yang kini berada di ambang krisis.05/06/26

Akibatnya, banyak kontraktor memilih tidak ikut tender. Bukan karena tidak mampu bekerja, tetapi karena khawatir proyek yang dikerjakan justru menjadi jalan menuju kerugian bahkan kebangkrutan.

“Kontraktor bukan takut kerja. Kontraktor takut bangkrut. Harga naik sampai 22 persen, sementara pemerintah terkesan belum punya solusi yang jelas,” tegas RP.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang untuk menyelamatkan situasi tanpa harus mengutak-atik APBD 2026 yang telah disahkan. Salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah melakukan penyesuaian volume pekerjaan pada tahap awal, kemudian menuntaskan kekurangannya melalui APBD Perubahan.

Ia mencontohkan proyek pembangunan talud yang direncanakan sepanjang 100 meter dapat dikerjakan terlebih dahulu sepanjang 75 meter sesuai kemampuan anggaran saat ini, sementara sisa pekerjaan dialokasikan dalam perubahan anggaran.

“Ini bukan sesuatu yang rumit. Praktik seperti itu biasa dilakukan dalam pengelolaan proyek. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengambil keputusan, bukan sekadar pernyataan bahwa semuanya baik-baik saja,” ujarnya.

RP menilai pemerintah terlalu lamban merespons situasi yang semakin mengkhawatirkan. Padahal tahun anggaran telah memasuki pertengahan tahun, sementara banyak paket pekerjaan fisik belum menunjukkan progres yang signifikan.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa keengganan kontraktor mengikuti tender juga dipicu persoalan lama yang belum tuntas. Sejumlah pekerjaan tahun 2025 disebut hingga kini belum dibayar secara penuh, sehingga menimbulkan trauma dan krisis kepercayaan di kalangan pelaku jasa konstruksi.

“Bagaimana kontraktor mau ikut proyek baru kalau pekerjaan lama saja belum dibayar tuntas? Ini bukan hanya soal uang, tetapi soal kepercayaan,” katanya.

Mandeknya proyek pembangunan juga mulai memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Salah satu yang paling sering diperbincangkan adalah dugaan bahwa dana daerah bernilai triliunan rupiah sengaja dibiarkan mengendap di perbankan sementara proyek-proyek pembangunan tidak berjalan.

Meski belum ada bukti yang menguatkan tudingan tersebut, RP menilai pemerintah harus segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan yang semakin liar.

“Ketika proyek berhenti, kontraktor menjerit, tenaga kerja kehilangan pekerjaan, dan uang daerah tidak berputar di masyarakat, maka wajar jika publik bertanya ke mana arah pengelolaan anggaran daerah ini,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Jika pemerintah terus lamban mengambil langkah penyelamatan, yang terancam bukan hanya target pembangunan daerah, tetapi juga kredibilitas pemerintah dalam mengelola APBD.

“Pembangunan bisa gagal, ekonomi rakyat bisa tersendat, dan yang paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan publik. Karena itu pemerintah harus berhenti beretorika dan segera menunjukkan solusi nyata,” pungkasnya.

Editor : Bruce Elang