APPOAP Tagih Keberpihakan Nyata: Prioritas Pengusaha Orang Asli Papua Jangan Berhenti pada Janji

APPOAP Tagih Keberpihakan Nyata: Prioritas Pengusaha Orang Asli Papua Jangan Berhenti pada Janji

Timika Kabarsulselindonesia.web.id  – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Papua Asli (APPOAP) Kabupaten Mimika memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika atas komitmennya memprioritaskan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam program renovasi drainase yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Agustus 2026. Namun, APPOAP menegaskan bahwa komitmen tersebut harus dibuktikan melalui implementasi nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi pernyataan seremonial.15/07/2026

Ketua APPOAP Kabupaten Mimika, Emus Kogoya, menilai langkah Dinas PUPR merupakan sinyal positif bagi pengusaha Orang Asli Papua yang selama ini berharap mendapat ruang lebih besar dalam pembangunan daerah.

  "Kami mengapresiasi komitmen Kepala Dinas PUPR. Tetapi kami tegaskan, keberpihakan kepada pengusaha Orang Asli Papua harus diwujudkan dalam tindakan nyata. APPOAP akan mengawal secara ketat agar kebijakan ini benar-benar terlaksana secara adil, transparan, dan tepat sasaran, bukan hanya menjadi janji di atas kertas," tegas Emus Kogoya.

Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Mimika harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua, termasuk melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah.

Senada dengan itu, Sekretaris APPOAP Kabupaten Mimika, Andarias Lemauk, berharap kebijakan yang diambil Dinas PUPR menjadi contoh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

  "Jangan hanya Dinas PUPR yang membuka ruang bagi pengusaha Orang Asli Papua. Seluruh OPD harus memiliki keberanian dan komitmen yang sama agar keberpihakan terhadap OAP benar-benar dirasakan dalam setiap program pembangunan," ujarnya.

Ia menambahkan, APPOAP akan terus menjalankan peran sebagai mitra strategis sekaligus pengawas kebijakan pemerintah agar setiap program pemberdayaan ekonomi berjalan profesional, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat Papua.

Sementara itu, anggota APPOAP, Faya Naa, menilai implementasi kebijakan yang berpihak kepada pengusaha Orang Asli Papua akan menjadi ukuran nyata keberhasilan pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

  "Masyarakat tidak lagi membutuhkan janji. Yang dibutuhkan adalah bukti. Jika seluruh kepala OPD memiliki komitmen seperti Dinas PUPR, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tumbuh melalui hasil kerja nyata, bukan sekadar narasi," katanya.

APPOAP juga mengingatkan bahwa keberpihakan pemerintah harus diimbangi dengan tanggung jawab para pengusaha Orang Asli Papua untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas pekerjaan, mematuhi seluruh ketentuan hukum, dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Menurut APPOAP, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang diberikan kepada pengusaha OAP, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat kapasitas pengusaha lokal agar mampu bersaing secara profesional.

Menutup pernyataannya, APPOAP menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua dan mendorong agar komitmen tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh OPD Kabupaten Mimika. Organisasi ini berharap langkah Dinas PUPR menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang lebih luas sehingga pengusaha Orang Asli Papua benar-benar menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah, bukan hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Editor: Bruce Elang