Fenomena "Orang Saya" Dinilai Mengancam Profesionalisme, Meritokrasi Tergerus

Fenomena "Orang Saya" Dinilai Mengancam Profesionalisme, Meritokrasi Tergerus

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Fenomena penempatan pejabat maupun pimpinan organisasi berdasarkan kedekatan personal, hubungan kelompok, atau loyalitas politik semakin menjadi sorotan publik. Praktik yang populer dengan istilah "orang saya" dinilai dapat menjadi ancaman serius bagi profesionalisme organisasi serta merusak sistem tata kelola yang sehat.03/06/2026

Berbagai kalangan menilai, jabatan strategis seharusnya diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan rekam jejak yang jelas, bukan sekadar karena kedekatan dengan pemegang kekuasaan.

Tokoh masyarakat Viktor sebelumnya menginginkan agar setiap posisi penting diisi oleh figur-figur terbaik yang mampu membawa organisasi berkembang dan melayani masyarakat secara optimal. Namun, harapan tersebut dinilai sering berbenturan dengan realitas yang terjadi di lapangan.

"Maunya semua jabatan ditempati orang-orang yang profesional. Tetapi kenyataannya, di banyak tempat muncul kecenderungan bahwa setiap pucuk pimpinan baru ingin memastikan semua posisi strategis diisi oleh 'orangnya sendiri'. Ini yang mulai mengkhawatirkan," ujar seorang pemerhati kebijakan publik.

Menurutnya, jika pola tersebut terus berlangsung, maka sistem merit atau penghargaan berdasarkan kemampuan akan semakin terkikis. Akibatnya, individu yang memiliki kapasitas dan prestasi bisa tersingkir hanya karena tidak berada dalam lingkaran kedekatan tertentu.

Lebih jauh, budaya patronase semacam ini dinilai berpotensi melahirkan birokrasi yang tidak sehat, menurunkan produktivitas organisasi, serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik maupun swasta.

"Ketika kedekatan menjadi tiket utama untuk menduduki jabatan, maka kompetensi bukan lagi faktor penentu. Pada titik itu organisasi sedang berjalan menuju kemunduran," tegasnya.

Pengamat juga mengingatkan bahwa praktik "orang saya" dapat menciptakan kesan eksklusivitas kekuasaan, mematikan regenerasi kepemimpinan, dan menghambat lahirnya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola yang transparan, berbagai pihak berharap proses pengisian jabatan tetap berlandaskan prinsip meritokrasi, objektivitas, dan profesionalisme.

"Institusi yang kuat tidak dibangun oleh banyaknya orang dekat yang mengelilingi pimpinan, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Kompetensi dan integritas harus menjadi panglima," tegasnya.

Fenomena ini dinilai menjadi peringatan penting bagi seluruh organisasi agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang mengutamakan kedekatan dibanding kemampuan. Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja organisasi, tetapi juga kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama keberlangsungan sebuah institusi.

Editor: Bruce Elang