Belanja Modal Baru 0,8 Persen! APPOAP: Jangan Biarkan Pembangunan Mimika Disandera Birokrasi Lamban

Belanja Modal Baru 0,8 Persen! APPOAP: Jangan Biarkan Pembangunan Mimika Disandera Birokrasi Lamban

APPOAP Desak Bupati Mimika Copot Kepala OPD yang Gagal Percepat Pembangunan

Siaran pers

Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP)

Timika Kabarsulselindonesia.web.id – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Bupati Mimika, Johannes Rettob, untuk mengevaluasi bahkan mengganti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan.7/7/26

APPOAP menilai, hingga pertengahan tahun anggaran, realisasi belanja modal yang masih berada di kisaran 0,8 persen merupakan sinyal serius yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pembangunan, memperlambat pelayanan publik, dan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah.

Menurut APPOAP, masyarakat Mimika membutuhkan hasil nyata, bukan sekadar laporan dan alasan birokrasi. Setiap OPD dituntut mampu bekerja cepat, menyelesaikan proses administrasi, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target.

Di sisi lain, APPOAP mengakui bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah meningkatkan biaya transportasi, distribusi material, dan operasional proyek konstruksi. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan penyesuaian volume pekerjaan pada sejumlah Proyek Strategis Daerah (PSD) dengan nilai sekitar Rp94 miliar agar mutu pekerjaan tetap terjaga.

Namun demikian, APPOAP menegaskan bahwa tekanan ekonomi nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan birokrasi bergerak lambat.

"Pemimpin OPD dituntut mampu mencari solusi, bukan menambah persoalan. Ketika pembangunan berjalan lamban, masyarakatlah yang paling dirugikan," tegas APPOAP.

Organisasi tersebut menilai evaluasi yang dilakukan Bupati Mimika merupakan langkah yang tepat untuk mengukur profesionalisme, disiplin, dan kemampuan setiap pimpinan OPD dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi program yang nyata.

APPOAP bahkan berpandangan, apabila terdapat kepala OPD yang tidak mampu bekerja cepat, tidak memiliki inovasi, atau gagal merealisasikan program pembangunan sesuai target, maka penyegaran jabatan merupakan kewenangan yang patut dipertimbangkan demi efektivitas pemerintahan.

Selain itu, APPOAP mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar meninggalkan budaya kerja yang lamban dan membangun semangat pelayanan publik yang profesional, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai organisasi yang mewadahi pengusaha Orang Asli Papua, APPOAP berharap pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, jalan, jembatan, dan proyek-proyek strategis lainnya dapat segera direalisasikan. Menurut mereka, percepatan pembangunan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperluas keterlibatan pengusaha asli Papua dalam pembangunan daerah.

APPOAP menegaskan bahwa dukungannya kepada Bupati Mimika bukan ditujukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk komitmen untuk mendorong pemerintahan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel.

  "Mimika tidak boleh kalah oleh birokrasi yang lamban. Sudah saatnya setiap OPD membuktikan kinerja, bukan sekadar menyampaikan alasan. Masyarakat menunggu hasil, bukan janji. Jika ada pimpinan OPD yang tidak mampu mengejar target pembangunan, evaluasi bahkan pergantian merupakan langkah yang patut dipertimbangkan demi kepentingan masyarakat Mimika," tutup APPOAP.

Editor : Bruce Elang