Sekolah Dibakar, Negara Terlambat Hadir

Mimika, KabarsulselIndonesia.web.id |  Yang tersisa dari SD Inpres Waa Banti kini hanya arang, seng melengkung, dan papan tulis yang menghitam. Sekolah yang berdiri sejak 1992 itu selama tiga dekade menjadi satu-satunya ruang belajar bagi anak-anak dari Waa/Banti, Tsinga, hingga Arwanop. Api melalapnya. Negara menyusul terlambat.

Sekolah tersebut dibakar oleh kelompok bersenjata yang oleh aparat disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tak ada korban jiwa dilaporkan. Namun kerugian yang tak tercatat adalah waktu belajar yang terputus dan rasa aman yang kian menipis di pegunungan Mimika.

Anggota DPRD Mimika, Adolof Omaleng, tak menyembunyikan kegeramannya. “Ini bukan sekadar kelalaian. Ini kegagalan total,” ujarnya.

Pernyataan itu keras, tapi sulit dibantah bila melihat respons yang tersendat. Hingga kini, belum tampak langkah darurat yang terukur: sekolah sementara, relokasi guru, atau jaminan keamanan berkelanjutan.

Padahal, Waa Banti berada di lingkar kawasan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia, yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Setiap hari, aktivitas produksi berjalan dengan standar pengamanan tinggi.

Triliunan rupiah mengalir dari perut bumi Tembagapura. Kontrasnya telanjang: di tengah denyut industri raksasa, satu sekolah dasar tak mampu diselamatkan atau segera dibangun kembali.

Data dan janji pembangunan kerap berderet di atas kertas. Papua disebut sebagai prioritas. Otonomi khusus digelontorkan. Dana bagi hasil tambang dibicarakan. Namun di lapangan, anak-anak kembali ke rumah tanpa kepastian kapan mereka bisa duduk di bangku kelas.

Omaleng mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan manajemen Freeport berhenti berputar di lingkar retorika. Yang dibutuhkan, katanya, bukan rapat koordinasi atau kunjungan simbolik, melainkan bangunan darurat, distribusi logistik pendidikan, serta skema pengamanan terpadu agar guru dan murid tak hidup dalam bayang-bayang ancaman.

Pertanyaannya bukan semata siapa yang menyalakan api. Aparat tentu berkewajiban menindak pelaku. Namun pertanyaan yang lebih sunyi adalah: mengapa respons negara begitu pelan ketika yang terbakar adalah fasilitas publik paling dasar?

Sekolah itu dulu melahirkan generasi seperti Vebian Magal nama yang kerap disebut warga sebagai bukti bahwa pendidikan di lembah dan gunung bisa mengantar anak Papua melampaui batas kampungnya. Kini, simbol itu ikut hangus.

Pemerintah daerah beralasan kondisi keamanan belum kondusif. Aparat menyebut medan berat. Perusahaan tambang menegaskan komitmennya pada program tanggung jawab sosial. Semua terdengar masuk akal. Tapi waktu anak-anak tak menunggu.

Jika sekolah tidak segera dibangun kembali lengkap dengan guru yang bersedia tinggal dan jaminan keamanan yang nyata maka yang hilang bukan hanya satu bangunan.

Yang tergerus adalah kepercayaan: bahwa negara hadir bukan hanya saat investasi dipertaruhkan, melainkan juga ketika masa depan warganya dipertaruhkan.

Di Waa Banti, abu sudah mendingin. Yang belum menyala adalah keberanian mengambil tanggung jawab.

(*****)