Dugaan Korupsi KPU Mimika Rp28 Miliar Belum Tetapkan Tersangka, Warga Desak Kapolri Evaluasi Kinerja Polda Papua Tengah

Dugaan Korupsi KPU Mimika Rp28 Miliar Belum Tetapkan Tersangka, Warga Desak Kapolri Evaluasi Kinerja Polda Papua Tengah

Timika Kabarsulselindonesia.web.id  – Penanganan dugaan kasus korupsi di lingkungan KPU Kabupaten Mimika yang disebut telah menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah kembali menjadi sorotan publik. Warga mempertanyakan lambannya proses penyidikan yang hingga kini belum menetapkan seorang pun tersangka, meskipun kasus tersebut telah lama menjadi perbincangan masyarakat.20/06/2026

Menurut sejumlah warga, adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut bernilai sekitar Rp28 miliar serta informasi mengenai aliran transaksi ke sejumlah pihak seharusnya menjadi perhatian serius bagi penyidik untuk menuntaskan perkara secara transparan.

“Jangan sampai kasus besar yang menyita perhatian publik ini hanya menjadi tumpukan berkas di atas meja penyidik tanpa kejelasan akhir. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan proses hukum dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terbukti bersalah,” ujar salah seorang warga Mimika.

Masyarakat juga mengaku khawatir terhadap berbagai informasi yang beredar mengenai adanya dugaan upaya dari pihak-pihak tertentu yang mencoba melakukan lobi agar perkara tersebut tidak berlanjut. Karena itu, warga meminta Polda Papua Tengah untuk bekerja profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun.

Warga mendesak Kapolda Papua Tengah segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan penyidikan, termasuk alasan belum adanya penetapan tersangka.

Bahkan, desakan juga diarahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara tersebut serta melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Polda Papua Tengah apabila ditemukan adanya keterlambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Publik Mimika kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum. Di tengah tingginya perhatian masyarakat, transparansi dan kepastian hukum dinilai menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga.

Editor : Bruce Elang