Ridwan Sani: Rettob-Kemong Mulai Tunjukkan Arah Baru Pembangunan Mimika

Ridwan Sani: Rettob-Kemong Mulai Tunjukkan Arah Baru Pembangunan Mimika

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id  — Politisi Partai Golkar Kabupaten Mimika, Ridwan Sani, menilai pemerintahan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong mulai menunjukkan langkah dan pendekatan baru dalam mendorong pembangunan daerah.

Ridwan mengatakan, penilaian terhadap sebuah pemerintahan tidak semestinya hanya didasarkan pada usia masa kepemimpinan. Menurutnya, yang lebih penting adalah keberanian mengambil langkah, membangun komunikasi, mencari solusi, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Memang belum genap dua tahun memimpin, tetapi sudah terlihat adanya upaya dan terobosan yang dilakukan untuk membawa Mimika ke arah yang lebih baik,” kata Ridwan.12/9/26

Ia menilai, posisi sebagai kepala daerah tidak mudah. Pemerintah harus menghadapi berbagai persoalan pembangunan, keterbatasan anggaran, tuntutan masyarakat, sekaligus kritik dari berbagai pihak.

Namun, menurut Ridwan, tantangan dan kritik tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk berhenti bekerja.

Kritik Jangan Jadi Penghambat

Ridwan mengakui pemerintahan Rettob-Kemong masih menghadapi berbagai kritik. Namun ia berpandangan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Kalau ada kritik, itu hal yang biasa dalam pemerintahan. Yang penting pemerintah tetap bekerja dan kritik tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar banyaknya program, tetapi memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Lobi ke Pemerintah Pusat Dinilai Penting

Salah satu hal yang diapresiasi Ridwan adalah upaya kepala daerah membangun komunikasi dan melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembangunan bagi Mimika.

Menurutnya, daerah dengan kebutuhan pembangunan yang besar seperti Mimika membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan.

“Tidak semua kebutuhan pembangunan bisa dibebankan kepada APBD. Karena itu, kepala daerah harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, kementerian dan lembaga terkait. Ini penting supaya program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Mimika bisa mendapatkan dukungan,” jelasnya.

Dalam kerangka hukum pemerintahan daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan daya saing daerah sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karena itu, menurut Ridwan, kepala daerah dituntut tidak hanya mampu mengelola pemerintahan dari dalam daerah, tetapi juga memiliki kemampuan membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Kerja Pemerintah Harus Terukur dan Akuntabel

Meski memberikan apresiasi, Ridwan menegaskan bahwa pemerintah tetap harus bekerja berdasarkan aturan, perencanaan dan target yang jelas.

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur pentingnya perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.

“Apresiasi bukan berarti pemerintah tidak boleh dikritik. Justru pemerintah harus semakin terbuka. Program harus jelas, anggaran harus dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan harus bisa dilihat masyarakat,” tegasnya.

Menurut Ridwan, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting karena pembangunan daerah menggunakan anggaran publik.

Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dapat menerjemahkan visi kepala daerah menjadi program yang efektif dan tepat sasaran.

Rettob-Kemong Diminta Jaga Konsistensi

Lebih lanjut, Ridwan berharap Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tetap konsisten menjalankan agenda pembangunan hingga akhir masa pemerintahan.

Ia meminta berbagai peluang pembangunan yang telah dibuka melalui komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat dapat dikawal sampai terealisasi.

“Jangan berhenti pada lobi dan rencana. Kalau ada peluang pembangunan, harus dikawal sampai menjadi program dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ridwan juga mengajak masyarakat Mimika memberikan ruang kepada pemerintah untuk bekerja, sembari tetap melakukan pengawasan secara kritis dan konstruktif.

Baginya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pernyataan atau janji, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.

“Pada akhirnya rakyat yang akan menilai. Kalau pembangunan berjalan, pelayanan semakin baik dan masyarakat merasakan manfaatnya, tentu itu menjadi ukuran keberhasilan pemerintah,” pungkas Ridwan.

Penulis: M. Gunawan F

Editor: Bruce Elang