Gubernur Hendrik Lewerissa Pimpin HKTI Maluku, Tekankan Peran Petani dan Nelayan

Ambon,Kabarsulsel-lndonesia.web.id. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Sudaryono melantik Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Maluku periode 2026–2031. Pelantikan digelar di Aula Kantor Gubernur Maluku lantai 7, Kota Ambon, Minggu, 20 September 2026.

Pelantikan dilakukan setelah Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Maluku. Agenda ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran petani, nelayan, dan masyarakat pesisir melalui sinergi antara DPN, DPD, dan pemangku kepentingan di daerah.

Dalam arahannya, Sudaryono menegaskan HKTI harus menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan program pemerintah. Ia meminta kepengurusan baru untuk turun langsung ke lapangan dan bekerja bersama petani, nelayan, serta masyarakat pesisir dengan memperhatikan karakter Maluku sebagai wilayah kepulauan.

Saya siap jadi duta Maluku untuk Pak Presiden,” ujar Sudaryono. Ia menyatakan kesiapannya menjadi penghubung aspirasi pembangunan Maluku dengan pemerintah pusat.

Sudaryono menekankan, HKTI tidak hanya bergerak di pertanian darat, tetapi juga sektor perikanan dan kelautan. Potensi laut Maluku yang besar, kata dia, harus diikuti penguatan sarana produksi, akses usaha, dan peningkatan nilai tambah agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Laut Maluku kaya,” tegasnya.

Ia juga menyinggung program kampung nelayan dan penguatan armada perikanan. Dalam konteks itu, Sudaryono berharap Hendrik Lewerissa selaku Gubernur sekaligus Ketua DPD HKTI Maluku dapat mengoordinasikan kebutuhan daerah agar program tersebut tepat sasaran bagi petani dan nelayan.

Terkait perekonomian, Sudaryono menilai pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan, termasuk bagi pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan. Hal itu berkaitan dengan agenda swasembada pangan dan penguatan ekonomi rakyat. Ia juga menyinggung proyek Blok Masela dan berharap pengembangannya membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Maluku.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menyampaikan rencana perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengaktifan dapur pelayanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Ia menekankan pentingnya keamanan pangan, pengawasan dapur, dan perbaikan tata kelola.

Sudaryono juga mendorong agar pasokan pangan lokal dari petani dan nelayan dapat terhubung dengan kebutuhan program MBG sesuai kesiapan dan ketentuan yang berlaku.

DPN HKTI berharap kepengurusan DPD HKTI Maluku di bawah Hendrik Lewerissa segera memperkuat koordinasi dengan pengurus kabupaten/kota, menghimpun kebutuhan petani dan nelayan, serta menyusun program kerja yang selaras dengan potensi daerah.

(M.N)