WTP ke-11 Dirayakan, LHP LKPD 2024 Masih Misteri: Ada Apa yang Belum Dibuka ke Rakyat Mimika?

WTP ke-11 Dirayakan, LHP LKPD 2024 Masih Misteri: Ada Apa yang Belum Dibuka ke Rakyat Mimika?

TIMIKA Kabarsulsel.web.id – Pemerintah Kabupaten Mimika kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena menunjukkan konsistensi tata kelola administrasi keuangan daerah di mata auditor negara.03/06/2026

Namun di balik euforia WTP 2025, muncul pertanyaan yang mulai menggema di ruang publik: ke mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Mimika Tahun Anggaran 2024?

Sejumlah elemen masyarakat menilai ada kejanggalan ketika publik disuguhi seremoni penyerahan LHP terbaru, sementara hasil pemeriksaan tahun sebelumnya belum diketahui secara luas oleh masyarakat.

Pertanyaan itu semakin menguat karena LHP BPK merupakan dokumen publik yang semestinya dapat diakses masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

"Publik tidak menolak WTP. Justru masyarakat mengapresiasi capaian itu. Tetapi rakyat juga berhak mengetahui apa isi pemeriksaan tahun 2024. Jangan sampai masyarakat hanya diperlihatkan penghargaan, sementara substansi hasil pemeriksaannya tidak pernah dibuka secara terang," ujar salah satu tokoh masyarakat di Timika.

Momentum ini menjadi semakin relevan karena bertepatan dengan semangat Hari Lahir Pancasila yang menekankan nilai keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi sebagian warga, penghargaan WTP bukanlah akhir dari pengawasan publik. Justru sebaliknya, opini tersebut harus dibarengi dengan transparansi penuh terhadap seluruh hasil pemeriksaan, termasuk temuan, rekomendasi, dan langkah perbaikan yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Publik kini mempertanyakan beberapa hal mendasar:

Apakah LHP LKPD Mimika Tahun Anggaran 2024 sudah diserahkan secara resmi kepada DPRD?

Apa opini BPK terhadap LKPD 2024?

Apakah terdapat temuan signifikan yang perlu diketahui masyarakat?

Kapan DPRD Mimika akan membahasnya dalam forum terbuka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai wajar mengingat APBD Mimika bernilai triliunan rupiah dan bersumber dari uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi ujian sesungguhnya dari tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, penghargaan WTP tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanyaan publik mengenai hasil pemeriksaan yang lebih rinci.

"Transparansi tidak berhenti pada seremoni penyerahan dokumen. Justru setelah dokumen diterima, publik berhak mengetahui apa saja yang diperiksa, apa temuannya, dan bagaimana tindak lanjutnya," ujarnya.

Sorotan publik juga mengarah ke DPRD Mimika sebagai lembaga pengawas. Masyarakat berharap DPRD tidak hanya menjadi penerima dokumen, tetapi aktif memastikan seluruh hasil pemeriksaan dibahas secara terbuka dan diketahui rakyat.

Di tengah berbagai persoalan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat asli Papua yang masih membutuhkan perhatian serius, keterbukaan pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

WTP memang patut diapresiasi. Namun bagi rakyat Mimika, transparansi atas LHP LKPD 2024 adalah pertanyaan yang hingga kini belum terjawab. Dan selama jawaban itu belum diberikan, ruang tanda tanya akan terus hidup di tengah publik.

Editor : Bruce Elang