Kepala unit PLN ULP Moa diminta tingkatkan pelayanan publik secara profesional

Tiakur MBD, KabarsulselIndonesia.web.id | Akibat sering terjadi pemadaman listrik yang terjadi di kota tiakur,dan pulau moa secara tiba-tiba.Persoalan ini dinilai berdampak merugikan masyarakat akibat sering terjadinya pemadaman tanpa pemberitahuan terlibih dahulu. Bahkan diketahui pemadaman PLN pada sejumlah titik lokasi secara tiba-tiba mengakibatakan daftar panjang kerugian pada konsumen.hal ini tentu

dirasakan masyarakat terutama di kalangan berpenghasilan rendah.

Kerugia dimaksudkan adalah merupakan kerugian matriil berupa kulkas, komputer, tv, dan barang-barang elektronik lainnya ikut rusak akibat tegangan arus listrik yang tidak stabil dan disertai pemadaman yang tanmpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kerugian ini terus dialami oleh masyarakat dan sejumlah kantor pemerintah daerah kabupaten maluku barat daya pada beberapa waktu lalu.

Selain itu juga Publik mempertanyakan kinerja kepala unit PLN ULP pulau Moa selama ini atas komitmennya terhadap pelayanan dasar masyarakat yang selama ini digaungkan berdasarkan visi dan misi  PLN,terutama dalam pelayanan publik di ibu kota kabupaten maluku barat daya( MBD tiakur.

Diketahui pula sat ini  PLN ULP  Moa selama ini telah memiliki sebanyak 10 buah mesin dan dilain sisi adanya kerusakan terjadi pada sejumlah mesin yang tak kunjung diperbaiki selama kehadiran Joko widodo presiden ke 7.RI di pulau moa dan diketahui 6 buah mesin masih dalam menunggu perbaikan.Saat ini hanya ada empat mesin yang bisa dioperasikan.Sementara ratusan ton BBM berupa solar terus didatangkan dari Ambon guna kelancaran pengoperasian unit PLN ULP Moa.

Bahkan dugaan adanya pungli yang dilakukan petugas ULP PLN Moa terkait pembayaran tagian  tiap bulannya pada pelanggan seperti kantor bupati,rumah dinas bupati, wakil bupati rumah dinas sekda juga DPRD MBD dipertanyakan legalitas penagihannya dikarenakan selama ini petugas PLN tidak pernah menghadirkan kartu pencatat meter nuga menulis angka meter untuk setiap bulan berjalan.

Hal ini dapat dipertanyakan dari mana angka meter itu muncul dan dibuat,sementara petugas PLN tidak pernah mencatat setip  bulan berjalan.Angka ini dicurigai sebagai ketidak transparansi yang diduga terjadi perbuatan melawan hukum dan praktik dugaan korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN),dikarenakan pembayaran terhadap tarip listrik bukan token adalah hasil kerja dan karangan sendiri.

Bahkan diketahui setiap bulan pemda harus membayar listrik hampir mencapai 40 juta lebih kepada PLN.pembayaran tersebut selalu dipertanyakan oleh pihak bagian umum sekda mbd karena dianggap tidak wajar dan masuk akal kata salah sati pegawai bagian keuangan sekda.akibat tidak ada kartu meter yang tercatat disana. sehingga klaim kali ini ditujukan kepada pagawai PLN agar segera diperbaiki kinerjanya,Ia mencontohkan waktu libur panjang hari-hari besar,namun bayaran ini tetap sama,.ironinya, keuangan terus mengalir ke ULP PLN Moa tapi belum tentu validnya administrasi.

Karenanya publik meminta. langkah kongkrit atas kinerja,Serta adanya transparansi publik yang dinantika selama ini.

Menaggapi Persoalan ini,kepala PLN ULP  Moa Wahyudi Haspullah ,kepada wartawandiruang kerjanya mengatakan terkait, pemadaman,

listrik diakuinya ada kendala beberapa hari kemarin, dan sistemnya sudah normal kembali kami akan lakukan antisipasi dengan pemeliharaan rutin, sehingga kejadian dihari kemarin kami harapkan tidak terjadi lagi.

diakuinya saat ini pihaknya memiliki 10 mesin, sementara yang bisa digunakan empat mesin, sedangkan ada enam buah mesin dalam keadaan rusak  dan sedang diusahkan perbaikan.Selain itu kata wahyudi Haspullah,saat ini pihaknya sedang memperbaiki jaringan di tiakur maupun yang ada dipulau moa, sedangkan terkait jaringan listrik didesa Nurnyaman pulau dawelor akan kami usahkan tahun ini agar bisa tersambung. sementara kecamatan yang belum nyala 12 jam dan 24 jam pihaknya akan memperjuangkan di kementrian ESDM agar semua masyarakat memiliki akses layanan yang sama di kabupaten mbd.(ever)