KETUA DEMOKRAT NALIO JANGKUP KECAM ANCAMAN PEMECATAN NAKES, DESAK BUPATI MIMIKA BENAHI PELAYANAN PEDALAMAN

KETUA DEMOKRAT NALIO JANGKUP KECAM ANCAMAN PEMECATAN NAKES, DESAK BUPATI MIMIKA BENAHI PELAYANAN PEDALAMAN

Timika Kabarsulselindonesia.web.id– Ketua Demokrat sekaligus tokoh pemuda Arwana, Nalio Jangkup, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Bupati Mimika yang mengancam akan memecat tenaga kesehatan (nakes) yang berjalan kaki dari Arwana menuju Tembagapura. Menurutnya, ancaman tersebut menunjukkan sikap yang terburu-buru dan tidak berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan.

Nalio menegaskan, para tenaga kesehatan yang meninggalkan Arwana bukan karena meninggalkan tugas secara sepihak, melainkan terpaksa mengambil langkah tersebut demi keselamatan dan kondisi kesehatan mereka.14/06/2026

"Berdasarkan informasi yang saya terima, ada dua perawat yang terserang malaria, persediaan obat-obatan mulai menipis, stok makanan berkurang, dan beberapa tenaga kesehatan memiliki urusan kedinasan di Timika. Mereka sudah menunggu penerbangan hampir dua minggu, tetapi tidak kunjung mendapatkan akses transportasi," kata Nalio.

Ia mengungkapkan, para nakes sebenarnya telah berkoordinasi dengan pimpinan di Timika untuk meminta bantuan transportasi. Namun, jawaban yang diterima justru menyebut tidak tersedia anggaran untuk penjemputan tenaga kesehatan dari wilayah pedalaman.

"Kalau memang tidak ada transportasi dan tidak ada anggaran, lalu apa yang harus mereka lakukan? Menunggu sampai sakit bertambah parah? Saya menilai keputusan Kepala Puskesmas Arwana mengamankan bawahannya adalah keputusan yang tepat dan bertanggung jawab," tegasnya.

Nalio menilai pernyataan Bupati Mimika yang langsung mengancam pemecatan tanpa melakukan penelusuran fakta merupakan langkah yang keliru.

"Seorang pemimpin seharusnya mencari akar persoalan terlebih dahulu, bukan langsung mengeluarkan ancaman. Jangan sampai mereka yang selama ini berjuang melayani masyarakat di pedalaman justru diperlakukan seperti pelaku pelanggaran," ujarnya.

Ia juga membantah pernyataan Bupati yang menyebut wilayah pedalaman tidak memiliki kasus malaria.

"Itu pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Malaria masih menjadi ancaman nyata di hampir seluruh wilayah pedalaman Mimika. Buktinya, seluruh puskesmas di pedalaman tetap menyediakan obat malaria karena penyakit itu masih ada dan terus ditemukan," katanya.

Menurut Nalio, pernyataan yang menggambarkan Arwana sebagai daerah berbahaya juga berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap masyarakat setempat.

"Kalau daerah itu dianggap berbahaya, mengapa pemerintah masih menempatkan ASN, guru, dan tenaga kesehatan di sana? Arwana adalah daerah yang aman. Pendidikan harus berjalan, pelayanan kesehatan harus berjalan, ekonomi masyarakat harus berjalan, dan negara harus tetap hadir," tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan aparat keamanan dan pos-pos TNI di sejumlah titik menjadi bukti bahwa wilayah tersebut tetap layak untuk pelayanan publik.

Lebih jauh, Nalio mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRD Mimika, serta Dinas Kesehatan untuk berhenti mencari kambing hitam dan segera mengevaluasi sistem pelayanan di wilayah pedalaman, terutama terkait transportasi bagi tenaga kesehatan dan guru.

"Saya meminta pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk subsidi penerbangan bagi guru dan tenaga kesehatan. Selama ini mereka sering kesulitan mendapatkan tiket dan harus menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ini yang sesungguhnya mengganggu pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Nalio menegaskan masyarakat Arwana tidak akan tinggal diam apabila tenaga kesehatan yang telah berjuang melayani masyarakat pedalaman justru dijadikan sasaran pemecatan.

"Jangan takut menyampaikan kebenaran. Masyarakat Arwana berdiri bersama para tenaga kesehatan. Mereka sudah berjuang setengah mati melayani masyarakat. Jika ada pemecatan tanpa melihat fakta yang sebenarnya, tentu masyarakat akan mempertanyakan keputusan tersebut," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Nalio kembali mengingatkan bahwa malaria masih menjadi persoalan serius di pedalaman Mimika dan meminta pemerintah fokus pada penyediaan layanan kesehatan, bukan sibuk melontarkan ancaman.

"Yang paling penting adalah memastikan obat malaria selalu tersedia di kampung-kampung dan fasilitas kesehatan. Jangan sampai rakyat menjadi korban karena pemerintah gagal menjamin pelayanan dasar. Ancaman pemecatan bukan solusi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran dan tanggung jawab pemerintah," pungkasnya.

Editor : Bruce Elang