LKPJ Diterima DPRK Mimika, Publik Bertanya: Evaluasi atau Sekadar Formalitas?

LKPJ Diterima DPRK Mimika, Publik Bertanya: Evaluasi atau Sekadar Formalitas?

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id  — DPRK Mimika menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Mimika, meski keputusan tersebut disertai sejumlah catatan dan rekomendasi.

Keputusan ini patut diapresiasi sebagai bagian dari proses pemerintahan, tetapi pada saat yang sama tidak boleh menutup ruang kritik dan pengawasan publik. Sebab, jika LKPJ dinyatakan diterima, publik berhak mengetahui secara jelas apa dasar penilaian legislatif terhadap kinerja eksekutif.18/8/26

Pertanyaan kemudian mengemuka: seberapa serius catatan dan rekomendasi DPRK tersebut? Apakah benar menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki pemerintahan, atau hanya berhenti sebagai catatan administratif?

Publik Mimika juga berhak bertanya apakah keputusan tersebut sepenuhnya lahir dari kajian objektif terhadap kinerja pemerintah daerah. Pertanyaan mengenai komunikasi politik, lobi, hingga kepentingan di balik keputusan tentu harus dijawab secara terbuka—bukan dibiarkan menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Legislatif memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, menerima LKPJ bukan berarti seluruh persoalan pemerintahan otomatis selesai. Justru setelah LKPJ diterima, masyarakat perlu melihat apakah rekomendasi DPRK benar-benar ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Masyarakat tidak membutuhkan drama politik. Masyarakat membutuhkan transparansi, bukti kinerja, dan pertanggungjawaban yang nyata.

Kini bola berada di tangan para legislator DPRK Mimika: apa alasan utama LKPJ diterima, apa saja catatan kritisnya, dan apakah DPRK akan memastikan seluruh rekomendasi benar-benar dilaksanakan?

Mata Elang Hiripau memilih tetap memantau. Publik menunggu jawaban. Selebihnya, hanya Tuhan yang tahu.

Catatan: Legislator DPRK Mimika perlu memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat tidak dipaksa menebak-nebak makna di balik keputusan tersebut.

Editor: Bruce Elang