RP Semprot OPD Mimika: Jangan Hanya Duduk Manis Tunggu APBD, Pergi Jemput Uang ke Jakarta!

Avatar photo

Kabar Sulsel - Admin

, 30 Mei 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

RP Semprot OPD Mimika: Jangan Hanya Duduk Manis Tunggu APBD, Pergi Jemput Uang ke Jakarta!

RP Semprot OPD Mimika: Jangan Hanya Duduk Manis Tunggu APBD, Pergi Jemput Uang ke Jakarta!

MIMIKA Kabarsukselindonesia.web.id – Kritik keras dilontarkan RP terhadap sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai terlalu nyaman bergantung pada APBD, tetapi minim terobosan untuk mencari tambahan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Menurut RP, kebutuhan pembangunan Kabupaten Mimika sangat besar dan tidak mungkin hanya ditopang oleh APBD semata. Karena itu, ia meminta Bupati Mimika segera memerintahkan seluruh pimpinan OPD untuk turun langsung ke kementerian dan lembaga di Jakarta guna memperjuangkan program dan anggaran bagi daerah.

"Jangan hanya duduk di balik meja, menunggu APBD turun lalu habis dipakai setiap tahun. Kalau mau pembangunan bergerak cepat, OPD harus berani keluar, membangun jaringan, mengetuk pintu kementerian, dan memperjuangkan kepentingan rakyat Mimika," tegas RP, Jumat (30/5/2026).

RP menilai jabatan yang melekat pada setiap kepala OPD bukan sekadar fasilitas dan kewenangan administratif, melainkan amanah untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa setiap kunjungan ke Jakarta tidak boleh sekadar menjadi perjalanan dinas formalitas yang berakhir dengan laporan tebal tanpa hasil nyata bagi daerah.

"Kalau ke Jakarta hanya untuk rapat, foto-foto, lalu pulang tanpa membawa program dan anggaran, itu bukan prestasi. Rakyat butuh hasil, bukan cerita perjalanan dinas," katanya.

Menurut RP, setiap OPD seharusnya datang ke kementerian dengan membawa surat pengantar resmi dari Bupati, proposal yang matang, data kebutuhan riil masyarakat, serta target yang jelas untuk diperjuangkan.

Ia bahkan menilai masih banyak OPD di Mimika yang lemah dalam membangun jejaring di tingkat pusat sehingga lebih memilih menunggu alokasi APBD daripada berkompetisi mendapatkan dukungan anggaran nasional.

"Ini yang menjadi masalah. Banyak OPD hanya pandai menyusun kebutuhan anggaran di atas kertas, tetapi tidak punya kemampuan membangun komunikasi dan jaringan di tingkat kementerian. Akibatnya daerah kehilangan banyak peluang," ujarnya.

RP menegaskan bahwa di berbagai daerah lain, kepala daerah dan OPD berlomba-lomba menjemput program pusat demi mempercepat pembangunan. Sementara di Mimika, masih ada kesan bahwa sebagian birokrasi terlalu nyaman menunggu anggaran daerah tanpa berupaya membuka sumber pendanaan baru.

"Kalau mentalnya hanya menunggu APBD, pembangunan akan jalan di tempat. Daerah yang maju adalah daerah yang aparaturnya agresif mencari peluang, bukan pasif menunggu belas kasihan anggaran," katanya.

Ia pun meminta Bupati Mimika melakukan evaluasi terhadap OPD yang selama ini minim inovasi dan tidak memiliki capaian nyata dalam menghadirkan program atau pendanaan dari pemerintah pusat.

"Jabatan itu bukan penghargaan untuk dinikmati, tetapi tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak mampu membuka akses program dan anggaran untuk rakyat, lalu apa ukuran keberhasilannya?" tegas RP.

Menurutnya, masyarakat Mimika tidak membutuhkan birokrasi yang hanya pandai membuat alasan dan laporan. Yang dibutuhkan adalah birokrasi yang mampu membawa pulang program, investasi, dan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

"Saatnya OPD berhenti menjadi penonton pembangunan. Mimika membutuhkan petarung-petarung birokrasi yang mampu merebut peluang di Jakarta, bukan sekadar menunggu transfer anggaran turun ke rekening daerah."

Versi yang lebih keras,tajam dan menggigit sebagai kritik terhadap kinerja birokrasi tanpa menuduh pelanggaran tertentu.

Editor: Bruce Elang