APBD Triliunan, Transportasi Rakyat Masih Tertinggal: Pemuda Muslim Mimika Desak Pemkab Berhenti Berpihak pada Seremoni, Mulai Layani Akar Rumput

APBD Triliunan, Transportasi Rakyat Masih Tertinggal: Pemuda Muslim Mimika Desak Pemkab Berhenti Berpihak pada Seremoni, Mulai Layani Akar Rumput

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Pemuda Muslim Mimika melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai belum mampu menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akses transportasi umum bagi anak-anak sekolah dan mama-mama Papua di wilayah pesisir serta kawasan transmigrasi masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada proyek-proyek fisik dan kegiatan seremonial, sementara kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung masih terabaikan.17/07/2026

"Masih banyak anak-anak yang setiap hari harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi yang tidak aman hanya untuk mendapatkan haknya atas pendidikan. Sementara mama-mama Papua yang membawa hasil kebun, hasil laut, maupun hasil perikanan masih kesulitan memperoleh transportasi menuju pasar. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelayanan dasar belum menjadi prioritas," tegas Arifin.

Menurutnya, transportasi publik bukan sekadar fasilitas mobilitas, melainkan instrumen penting untuk menjamin akses pendidikan, memperkuat ekonomi rakyat, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran.

Karena itu, Pemuda Muslim Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera meluncurkan program angkutan sekolah gratis bagi pelajar dari wilayah pesisir dan daerah transmigrasi. Selain itu, pemerintah juga diminta menyediakan angkutan khusus bagi mama-mama Papua agar hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat diangkut ke pasar dengan mudah, aman, dan biaya yang terjangkau.

"Jangan hanya hadir ketika ada peresmian, rapat, atau seremoni. Pemerintah harus hadir setiap hari melalui pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil," ujarnya.

Arifin menilai, dengan kapasitas fiskal Kabupaten Mimika yang besar, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda penyediaan layanan transportasi publik yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, anggaran daerah seharusnya lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dibanding sekadar membiayai kegiatan yang minim manfaat jangka panjang.

Pemuda Muslim Mimika juga meminta Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta seluruh pemangku kepentingan duduk bersama merancang sistem transportasi yang sesuai dengan karakter geografis Mimika, sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah pesisir, pedalaman, dan kawasan transmigrasi secara merata.

Di akhir pernyataannya, Arifin mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan tidak cukup diwujudkan melalui slogan atau pidato. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya lewat kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

"Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berdirinya gedung atau megahnya infrastruktur di pusat kota. Keberhasilan itu terlihat ketika anak-anak dapat bersekolah dengan aman, mama-mama Papua dapat membawa hasil usahanya ke pasar tanpa hambatan, dan masyarakat di pelosok merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Di situlah pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat," pungkasnya.

Editor: Bruce Elang