KAMMI Dukung Pengesahan RUU Kepulauan: Segera Disahkan, Jangan Terhambat Perdebatan Istilah

Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Kamis (25/6/2026) – Usai pembukaan Muktamar IX dengan tema “Kepulauan” di Gedung Christian Center Talake, Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Mohammad Amri Akbar, S.T.M.E, menyampaikan sikap resmi organisasi terkait Rancangan Undang-Undang Kepulauan. Ia menegaskan dukungan penuh agar aturan ini segera disahkan dan diimplementasikan.

“RUU Kepulauan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2026. Ini kesempatan emas, dan kami siap mengawal prosesnya agar tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan pada substansi besar, melainkan hal-hal teknis seperti perbedaan persepsi soal istilah penyebutan wilayah dan besaran kebijakan fiskal. Jika hal ini tidak segera disamakan, dikhawatirkan pembahasan di tingkat legislasi akan berjalan lambat.

“Jangan sampai sudah menunggu lama masuk ke DPR, lalu malah terhambat lagi hanya soal istilah atau angka persentase. Konsolidasi persepsi dan kesadaran bersama harus diperkuat sejak dini,” ujar Amri Akbar.

Ia juga mengingatkan seluruh kader KAMMI untuk tidak mudah terombang-ambing oleh wacana yang berkembang, termasuk isu reformasi jilid kedua. Menurutnya, bangsa saat ini telah melewati dua fase konsolidasi: kebangsaan dan demokrasi. Fase yang paling mendesak saat ini adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kita sudah bebas berpendapat dan berekspresi. Sekarang fokusnya harus jelas: bagaimana angka kemiskinan turun, pengangguran berkurang, dan kesejahteraan tercapai. Itulah arah perjuangan mahasiswa saat ini,” jelasnya.

Untuk memastikan RUU Kepulauan berjalan lancar, KAMMI berencana membentuk Satuan Tugas khusus. Pembentukan ini akan dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Nasional mendatang.

“Satgas ini akan mengawal setiap tahap pembahasan di DPR, memantau perkembangannya, dan menyampaikan aspirasi dari daerah kepulauan. Kami ingin aturan ini benar-benar berpihak pada kemajuan wilayah seperti Maluku dan seluruh kepulauan di Indonesia,” pungkasnya.

(M.N)