Belanja APBD Mimika 2024–2026 Disorot, Yohanis Wantik: Fokus pada Hasil Pembangunan, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Belanja APBD Mimika 2024–2026 Disorot, Yohanis Wantik: Fokus pada Hasil Pembangunan, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

TIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id – Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2024, 2025, hingga 2026 kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai keberhasilan pengelolaan APBD tidak dapat diukur hanya dari besarnya persentase serapan anggaran maupun banyaknya kegiatan seremonial yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Mantan Anggota DPRD Mimika, Yohanis Wantik, mengatakan APBD yang mencapai triliunan rupiah seharusnya mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.

Menurutnya, laporan realisasi anggaran perlu diimbangi dengan laporan capaian manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pasalnya, tingginya serapan anggaran belum tentu berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan apabila tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat.

"Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya angka serapan anggaran, tetapi bukti nyata pembangunan di lapangan. Masyarakat ingin melihat jalan yang baik, air bersih yang tersedia, pelayanan kesehatan yang meningkat, pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan kerja yang lebih luas," ujar Wantik.

Ia menilai sejumlah program strategis yang dibiayai APBD perlu dievaluasi secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana manfaat yang telah dihasilkan dari penggunaan anggaran daerah.

Wantik menegaskan bahwa indikator keberhasilan APBD seharusnya tidak berhenti pada aspek administrasi dan pelaksanaan kegiatan semata, melainkan harus diukur melalui dampak pembangunan yang terukur, seperti penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

"APBD bukan sekadar dokumen keuangan dan angka serapan. APBD adalah instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan. Keberhasilan pemerintah pada akhirnya akan dinilai dari seberapa besar masalah masyarakat yang berhasil diselesaikan, bukan seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan," tegasnya.

Menurut Wantik, sorotan terhadap efektivitas belanja APBD ini harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih berorientasi pada hasil dan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Mimika.

"Masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan administrasi yang baik, tetapi juga bukti bahwa APBD benar-benar bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat," pungkasnya.

Editor : Bruce Elang