Wakil Bupati Malra Bongkar Realita Daerah: “Harga Naik, Volume Proyek Dipangkas, Rakyat dan Kontraktor Sama-Sama Marah”

Malra, KabarsulselIndonesia.web.id | Wakil Bupati Malra Charlos Viali Rahantoknam membuka sisi paling nyata dari tekanan fiskal daerah saat menghadiri Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” yang digelar KPPN Tual di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026).

Di tengah pembahasan APBN, efisiensi anggaran, dan pertumbuhan ekonomi nasional, Charlos justru membongkar persoalan yang langsung menghantam masyarakat di lapangan: harga material melonjak, volume proyek dipangkas, sementara pemerintah daerah terjebak di tengah kemarahan rakyat dan tekanan kontraktor.

“Kalau volume proyek diturunkan masyarakat marah. Kalau volumenya dipertahankan kontraktor yang marah,” tegasnya.

Pernyataan itu menjadi gambaran telanjang tentang rumitnya kondisi fiskal daerah di tengah kenaikan harga barang dan keterbatasan anggaran. Charlos mengakui salah satu penyebab rendahnya penyerapan APBD Maluku Tenggara adalah karena sebagian besar anggaran daerah habis untuk belanja pegawai.

“APBD kita hampir setengah itu gaji pegawai. Masa mau dicairkan semua di awal?” ujarnya sambil tertawa pahit.

Ia menjelaskan, banyak proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tersendat bukan karena pemerintah daerah tidak bekerja, melainkan karena harga material yang melonjak setelah anggaran ditetapkan.

Akibatnya, pemerintah terpaksa menghitung ulang proyek, menyesuaikan volume pekerjaan dengan harga terbaru. Dampaknya langsung terasa pada masyarakat.

“Contohnya proyek air bersih. Awalnya direncanakan lima puluh sambungan rumah. Karena harga naik, jumlahnya harus dikurangi. Nah sekarang pertanyaannya: siapa yang dapat air, siapa yang tidak?” ungkapnya.

Situasi itu, menurut Charlos, membuat pemerintah daerah berada dalam posisi serba salah. Jika proyek dipaksakan sesuai rencana awal, kontraktor terancam rugi. Tetapi jika volume dipangkas, masyarakat merasa hak mereka dikurangi.

Tak hanya soal proyek fisik, Charlos juga membongkar persoalan sensitif dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkap fakta mengejutkan bahwa banyak jenis ikan lokal Maluku Tenggara tidak bisa digunakan dalam program MBG karena dianggap memiliki kadar merkuri tinggi.

“Kita punya ikan banyak, tapi yang diizinkan untuk MBG sedikit. Ini yang masyarakat belum tahu,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat yang mengira pemerintah daerah tidak mendukung penyaluran ikan lokal ke dapur MBG.

“Bukan kita tidak mau kerja sama. Masalahnya banyak ikan yang dilarang karena kadar merkurinya tinggi. Itu fakta lapangan,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus membuka ironi besar di daerah kepulauan kaya hasil laut seperti Maluku Tenggara: ikan melimpah, tetapi tidak semuanya lolos standar program pusat.

Dalam forum tersebut, Charlos juga mengakui persoalan klasik lain yang menghambat program pusat di daerah, yakni masalah lahan.

“Kita dukung semua program pusat. Tapi soal lahan ini susah. Kadang tanah ada di belakang, yang punya tanah depan tidak mau kasih jalan,” ujarnya.

Meski mengkritik berbagai hambatan di lapangan, Charlos tetap menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terhadap program-program nasional. Namun ia meminta komunikasi antarlembaga diperkuat agar persoalan teknis bisa diselesaikan lebih cepat sebelum berubah menjadi masalah besar.

Ia juga meminta aparat penegak hukum ikut memberi penguatan dan mitigasi sejak awal, bukan hanya turun ketika masalah sudah membesar.

“Kalau ada masalah atau potensi masalah, lebih baik dimitigasi dari awal supaya tidak jadi persoalan berkepanjangan,” katanya.

Pernyataan Charlos memperlihatkan satu kenyataan pahit: di balik angka pertumbuhan ekonomi dan program besar pemerintah pusat, daerah masih berjibaku dengan persoalan paling dasar - harga barang melonjak, proyek tersendat, lahan bermasalah, hingga rakyat yang menuntut pelayanan di tengah ruang fiskal yang semakin sempit.

(*****)