Otsus di Ujung Tanduk: APBD Rp5,6 Triliun Mimika Diselimuti Dugaan Korupsi dan Nepotisme

Mimika, KabarsulselIndonesia.web.id | Di atas kertas, Kabupaten Mimika adalah salah satu daerah terkaya di Tanah Papua. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut menembus Rp5,6 triliun. Namun di balik angka yang menggiurkan itu, muncul pertanyaan yang tak kunjung terjawab: mengapa kesejahteraan publik terasa jalan di tempat?

Sorotan tajam kini mengarah pada kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. Di tengah besarnya anggaran dan kucuran dana Otonomi Khusus, publik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, justru disuguhi deretan isu yang mengarah pada dugaan korupsi, nepotisme, dan inefisiensi birokrasi.

Persoalannya bukan lagi sekadar administratif. Ia telah menjelma menjadi krisis kepercayaan.

APBD Besar, Transparansi Dipertanyakan

Beberapa isu yang beredar di ruang publik memperlihatkan pola yang serupa: pengelolaan anggaran besar dengan transparansi minim.

Pengadaan dan pengelolaan pesawat serta helikopter milik pemerintah daerah, misalnya, hingga kini belum sepenuhnya menjawab rasa ingin tahu masyarakat soal urgensi, biaya operasional, dan manfaat riilnya. Di daerah dengan persoalan infrastruktur dasar yang belum tuntas, belanja alat transportasi udara bernilai besar menuntut akuntabilitas ekstra.

Di sektor lain, dugaan praktik jual beli jabatan dalam kegiatan MTQ ikut menyeruak. Isu relasi keluarga dan suami-istri yang disebut berada dalam lingkar kekuasaan memperkuat kesan bahwa birokrasi belum sepenuhnya steril dari konflik kepentingan.

Rotasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah pun dinilai sebagian kalangan lebih mencerminkan konsolidasi kelompok ketimbang penyegaran organisasi. Meritokrasi seolah menjadi jargon, bukan prinsip.

Proyek Lahan dan Pembayaran Tanah: Efektivitas Dipersoalkan

Sorotan berikutnya tertuju pada proyek penyediaan lahan 150 hektare di enam distrik melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan senilai Rp22,5 miliar. Pertanyaannya sederhana: sejauh mana proyek ini berdampak langsung pada petani dan ketahanan pangan lokal? Transparansi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi menjadi krusial ketika angka puluhan miliar rupiah dipertaruhkan.

Belum lagi pembayaran tanah senilai Rp11 miliar kepada Petrosea yang memunculkan tanda tanya terkait proses dan mekanisme pencairannya. Publik menuntut kejelasan: apakah prosedur telah ditempuh sesuai aturan, dan apakah nilai pembayaran telah melalui kajian independen?

Dana hibah Pilkada sebesar Rp28 miliar pun kini tak luput dari perhatian. Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, setiap rupiah anggaran publik semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Jika berbagai dugaan tersebut dijumlahkan, potensi kerugian negara disebut-sebut mencapai sekitar Rp92,5 miliar. Namun angka itu barangkali masih kalah besar dibanding kerugian immaterial: merosotnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah.

Otsus: Instrumen Kesejahteraan atau Arena Elite?

Otonomi Khusus sejatinya dirancang sebagai instrumen afirmasi untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua. Dana tambahan dan kewenangan lebih luas diberikan agar daerah dapat merancang kebijakan sesuai kebutuhan lokal.

Namun di Mimika, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan arah implementasinya. APBD besar belum otomatis menjelma menjadi layanan publik yang prima. Infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, dan kualitas pendidikan serta kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah.

“Otsus jangan hanya jadi slogan politik,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.

Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan kian menguat. Publik meminta audit menyeluruh oleh kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Sebab pada akhirnya, persoalan ini melampaui angka-angka dalam laporan keuangan. Ia menyentuh fondasi tata kelola pemerintahan. Ketika APBD terbesar di Papua Tengah tak sejalan dengan rasa keadilan dan kesejahteraan warga, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi kepala daerah melainkan makna Otonomi Khusus itu sendiri.

Jika Otsus gagal menghadirkan perubahan nyata, ia berisiko tinggal menjadi akronim tanpa ruh: besar di anggaran, kecil di manfaat.