Tokoh Pemuda Alama “Tagih Keras” Janji Pemekaran Kampung Pemerintahan JOEL: Jangan Jadikan Rakyat Pedalaman Korban Janji Politik

Tokoh Pemuda Alama “Tagih Keras” Janji Pemekaran Kampung Pemerintahan JOEL: Jangan Jadikan Rakyat Pedalaman Korban Janji Politik

TIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id — Kesabaran masyarakat pedalaman Mimika mulai menipis. Janji besar Pemerintahan JOEL untuk membangun “dari kampung ke kota” kini ditagih secara terbuka oleh para tokoh pemuda dan masyarakat adat yang selama ini berada di garis depan mendukung kemenangan politik mereka.

Tokoh Pemuda Distrik Alama, Jhon Aim, bersama sejumlah pemuda lain seperti Alberto Magal, Arry Yupini, Juel Yanampa, dan Andereas Jita, secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera merealisasikan janji pemekaran kampung baru yang selama masa kampanye digaungkan di hadapan rakyat.18/05/2026

   Bagi mereka, pemekaran kampung bukan sekadar program administratif, melainkan soal keadilan pembangunan yang selama ini dinilai belum benar-benar menyentuh masyarakat pedalaman.

   “Jangan hanya datang saat minta suara lalu hilang setelah duduk di kursi pemerintahan. Kami menagih janji politik itu sekarang. Rakyat pedalaman bukan alat kampanye lima tahunan,” tegas Jhon Aim dalam rilis resminya.

Menurutnya, masyarakat Alama dan sejumlah wilayah pedalaman Mimika selama ini masih hidup dalam keterbatasan pelayanan pemerintah akibat jauhnya rentang kendali birokrasi dan minimnya perhatian pembangunan.

Ia menilai, jika Pemerintahan JOEL serius menjalankan visi “membangun dari kampung ke kota”, maka langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mempercepat pembentukan kampung definitif baru sebagai pusat pelayanan rakyat.

   “Bagaimana bicara pembangunan kalau kampung saja belum definitif? Bagaimana rakyat mau maju kalau pelayanan pemerintahan masih jauh dan sulit dijangkau?” katanya tajam.

Jhon Aim juga mengingatkan bahwa tuntutan pemekaran kampung memiliki dasar yang jelas dan bukan sekadar ambisi politik kelompok tertentu. Menurutnya, banyak wilayah di Mimika sudah memenuhi syarat administratif maupun geografis untuk dimekarkan.

Mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi lokal, kesiapan lahan pemerintahan, hingga batas adat antar-marga yang telah disepakati masyarakat.

Karena itu, para pemuda meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mimika tidak lagi lamban dan segera menurunkan tim verifikasi ke wilayah-wilayah pedalaman seperti Alama.

Mereka bahkan memperingatkan agar pemerintah tidak terus menjadikan masyarakat pedalaman sebagai objek pidato politik tanpa realisasi nyata di lapangan.

   “Kalau pemerintah terus diam, maka publik akan menilai slogan ‘membangun dari kampung ke kota’ hanya pemanis politik. Rakyat butuh bukti, bukan baliho dan pidato,” ujar Jhon Aim.

Para pemuda Alama menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan mengingatkan Pemerintahan JOEL agar tidak mengingkari komitmen yang pernah dijanjikan kepada masyarakat Mimika, khususnya rakyat di wilayah pedalaman yang selama ini merasa tertinggal dari arus pembangunan daerah.

"Pemburu Korup"