Pembangunan Mimika Dinilai Melambat, Warga Desak Pemkab Percepat Penyerapan APBD

Pembangunan Mimika Dinilai Melambat, Warga Desak Pemkab Percepat Penyerapan APBD

Tokoh pemuda Amungme dan pedagang komoditas lokal menilai perlambatan pembangunan mulai berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat. Pemerintah didorong segera mengambil langkah konkret.

TIMIKA, Papua Tengah Kabarsulselindonesia.web.id  – Memasuki dua tahun masa pemerintahan yang berjalan, laju pembangunan di Kabupaten Mimika dinilai belum menunjukkan percepatan yang signifikan. Kondisi tersebut mulai menjadi perhatian masyarakat karena dinilai berdampak terhadap aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan pedagang komoditas lokal.24/7/26

Tokoh pemuda Amungme, Dianu Omaleng, mengatakan perlambatan pelaksanaan pembangunan berpengaruh terhadap perputaran uang di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi itu turut menekan daya beli masyarakat dan pendapatan para pelaku usaha kecil.

"Ketika pembangunan berjalan, aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergerak. Saat ini kami melihat perputaran ekonomi melambat sehingga banyak pedagang kecil mengeluhkan menurunnya pendapatan. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mempercepat pembangunan," ujar Dianu.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah pedagang komoditas lokal di Mimika. Mereka mengaku penjualan mengalami penurunan karena berkurangnya aktivitas ekonomi yang biasanya terdorong oleh pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

"Dulu saat pembangunan berjalan, daya beli masyarakat lebih baik sehingga penjualan kami ikut meningkat. Sekarang kondisi jauh lebih sulit. Kami berharap pemerintah segera menghadirkan solusi agar ekonomi masyarakat kembali bergerak," ungkap salah seorang pedagang.

Penyerapan Anggaran Dinilai Perlu Dipercepat

Sejumlah kalangan menilai lambatnya pelaksanaan pembangunan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif, antara lain proses penyesuaian anggaran, mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Meski demikian, masyarakat berharap berbagai kendala tersebut tidak berlarut-larut dan segera direspons melalui langkah-langkah yang lebih cepat serta terukur.

Menurut Dianu, apabila percepatan pembangunan tidak segera dilakukan, dampaknya bukan hanya dirasakan sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Masyarakat Dorong Langkah Konkret

Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah, masyarakat mengusulkan beberapa langkah yang dinilai perlu menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Mimika, di antaranya:

Mempercepat penyerapan APBD melalui percepatan proses lelang dan pelaksanaan program pembangunan.

Mendorong program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara langsung.

Memberikan dukungan kepada pedagang komoditas lokal dan pelaku UMKM agar daya beli masyarakat kembali meningkat.

Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik terkait perkembangan pelaksanaan program pembangunan dan kendala yang dihadapi pemerintah.

Dianu menegaskan, masukan tersebut bukan dimaksudkan sebagai kritik semata, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kemajuan Kabupaten Mimika.

"Kami berharap pemerintah dapat menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk mempercepat pembangunan. Yang diharapkan masyarakat adalah hadirnya kebijakan yang mampu menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pembangunan daerah," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait pandangan dan harapan yang disampaikan masyarakat tersebut. Apabila pemerintah memberikan penjelasan atau klarifikasi, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.

Editor: Bruce Elang