REVITALISASI SEKOLAH ATAU REVITALISASI PERMAINAN ANGGARAN? Ketua Komite Bongkar Dugaan 'Operasi Senyap' Proyek Rp890 Juta di SMPN 1 Amerere

Maluku Barat Daya, KabarsulselIndonesia.web.id | Aroma ketidakberesan dalam proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan (P2SP) di SMP Negeri 1 Amerere kian menyengat. Proyek yang menggunakan anggaran negara sekitar Rp890 juta itu kini berada di bawah sorotan publik setelah Ketua Komite Pelaksana, Edison Kaleb Wutwensa, melontarkan serangkaian pengakuan yang memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola proyek, transparansi anggaran, hingga dugaan pemalsuan dokumen.

Jika pengakuan tersebut benar, maka persoalan ini tidak lagi berhenti pada lemahnya manajemen proyek. Kasus ini dapat mengarah pada dugaan pelanggaran administrasi yang serius dan berpotensi memiliki konsekuensi hukum.

Edison mengaku tidak pernah dilibatkan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) P2SP di Ambon, padahal dirinya merupakan Ketua Komite Pelaksana yang secara administratif memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

Ia mengatakan sebelumnya telah diberitahu akan diberangkatkan bersama bendahara, namun pada kenyataannya Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Ari Hidayat bersama bendahara berangkat tanpa sepengetahuan dirinya.

Lebih mengejutkan lagi, Edison mengaku menduga tanda tangannya telah dipalsukan untuk melengkapi administrasi pencairan dana proyek.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka publik patut mempertanyakan bagaimana sebuah proyek bernilai ratusan juta rupiah dapat berjalan menggunakan dokumen yang keabsahannya dipersoalkan oleh orang yang namanya tercantum sebagai ketua pelaksana.

Persoalan tidak berhenti di situ.

Menurut Edison, keterbukaan informasi yang semestinya menjadi kewajiban dalam proyek pemerintah justru nyaris tidak terlihat. Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar bangunan, papan informasi proyek, hingga rincian penggunaan anggaran disebut tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Padahal uang yang digunakan bukan milik pribadi pejabat atau pelaksana proyek. Dana tersebut berasal dari keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.

Di tengah minimnya transparansi, masyarakat juga dibuat bingung oleh simpang-siurnya nilai anggaran. Informasi yang beredar menyebut proyek bernilai lebih dari Rp1 miliar. Namun kemudian muncul angka sekitar Rp890 juta. Belakangan kembali muncul penjelasan bahwa dana efektif jauh lebih kecil setelah dikurangi pajak dan komponen lainnya.

Perbedaan angka yang terus berubah justru memperbesar tanda tanya.

Berapa sebenarnya pagu anggaran proyek?

Berapa dana yang benar-benar diterima sekolah?

Berapa yang telah dibelanjakan?

Dan siapa yang bertanggung jawab atas seluruh penggunaan anggaran tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu hingga kini belum memperoleh jawaban yang terang.

Edison menilai dirinya hanya dijadikan pelengkap administrasi. Setelah namanya dicantumkan sebagai Ketua Komite Pelaksana, ia mengaku justru tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting.

Ia bahkan menegaskan tidak akan menandatangani dokumen apa pun yang berkaitan dengan proyek tersebut apabila diminta kemudian hari, karena khawatir dokumen tersebut justru menjadi dasar yang dapat merugikan dirinya secara hukum.

Di sisi lain, pemasok material berinisial MM membenarkan bahwa nilai proyek sekitar Rp890 juta. Namun ia menegaskan pihaknya hanya mengelola sekitar Rp500 juta untuk pengadaan material beserta biaya pengiriman sesuai kebutuhan proyek. Pernyataan itu semakin mempertegas perlunya penjelasan resmi mengenai alur penggunaan seluruh anggaran.

Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum.

Publik menunggu apakah dugaan yang disampaikan Ketua Komite akan ditindaklanjuti melalui audit menyeluruh, pemeriksaan administrasi, serta penelusuran seluruh dokumen pencairan dana. Sebab apabila berbagai dugaan tersebut dibiarkan tanpa klarifikasi dan pemeriksaan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program revitalisasi pendidikan berpotensi semakin terkikis.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 1 Amerere maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi atas berbagai tuduhan tersebut.

 

Writter : Ever Makupiola | Editor : Red