Skandal Rp22,5 Miliar Dinas Pertanian Mimika Pecah! Dugaan Korupsi Berjamaah Terendus, Rakyat Tantang Kejari Tangkap Aktor Utama

Skandal Rp22,5 Miliar Dinas Pertanian Mimika Pecah! Dugaan Korupsi Berjamaah Terendus, Rakyat Tantang Kejari Tangkap Aktor Utama

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id — Bau busuk dugaan korupsi kembali menyengat dari tubuh birokrasi Kabupaten Mimika. Proyek pembukaan lahan 150 hektar milik Dinas Pertanian Mimika yang menelan anggaran fantastis Rp22,5 miliar dari APBD II Tahun 2024 kini dituding publik sebagai proyek siluman penuh rekayasa dan diduga menjadi ajang bancakan berjamaah para pejabat dan pihak ketiga.

Program yang awalnya dijual dengan slogan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat itu kini justru berubah menjadi simbol dugaan penjarahan uang rakyat secara sistematis.

Pertanyaan publik kini makin brutal: 19/05/2026

Di mana lahan 150 hektar itu? Di mana hasil pekerjaan Rp22,5 miliar? Atau jangan-jangan proyek ini hanya hidup di atas kertas SPJ, stempel kantor, dan tanda tangan pencairan dana?

Sorotan keras mengarah kepada Kepala Dinas Pertanian Mimika, Alice Irene Wanma selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama Sekretaris Dinas, PPK, PPTK, bendahara, hingga kontraktor pelaksana yang diduga mengetahui aliran dan penggunaan anggaran jumbo tersebut.

Di lapangan, sejumlah titik proyek di Kiyura, Mimika Barat, Tembagapura, Mimika Baru, Wania, Kwamki Narama hingga Iwaka disebut tidak menunjukkan hasil yang pantas untuk proyek bernilai puluhan miliar rupiah.

Kondisi itu memicu dugaan kuat adanya permainan kotor: mark-up anggaran, manipulasi volume pekerjaan, laporan fiktif, hingga dugaan pencairan dana sebelum pekerjaan selesai.

“Ini bukan lagi dugaan proyek gagal. Ini sudah mengarah pada dugaan perampokan uang rakyat secara berjamaah,” tegas salah satu tokoh masyarakat Mimika.

Kemarahan warga kini memuncak karena Kejaksaan Negeri Mimika dinilai bergerak lamban dan belum menyentuh aktor utama yang diduga bermain di balik proyek tersebut.

Publik mulai curiga penanganan kasus ini hanya akan berakhir seperti drama lama: gaduh di awal, ramai diperiksa, lalu diam dan hilang tanpa tersangka besar.

“Rakyat sudah muak dengan sandiwara hukum model begini. Jangan cuma periksa dokumen lalu foto-foto untuk pencitraan. Kalau ada korupsi, tangkap dan penjarakan semua yang terlibat,” kecam warga.

Masyarakat sipil bahkan menyebut audit administratif tanpa pemeriksaan fisik lapangan hanyalah akal-akalan birokrasi untuk menyelamatkan pejabat tertentu.

“Kalau audit cuma duduk di ruangan AC sambil cocokkan SPJ dan tanda tangan, itu bukan penegakan hukum. Itu operasi cuci dosa pejabat,” kritik aktivis keras.

Kini tekanan publik mengarah penuh ke Kejari Mimika agar segera:

Menyita seluruh dokumen proyek,

Membongkar kontrak pekerjaan,

Menelusuri aliran rekening,

Memanggil seluruh kontraktor,

Hingga turun langsung mengecek kondisi riil di lapangan.

Sumber internal bahkan mengingatkan aparat agar tidak mudah percaya pada laporan administrasi OPD yang dinilai sangat mudah direkayasa.

“Kalau uang Rp22,5 miliar sudah habis tapi lahannya tidak jelas, berarti ada dugaan mafia anggaran yang bermain dan harus dibongkar sampai ke akar,” ungkap sumber tersebut.

Kini publik menunggu: apakah Kejari Mimika benar-benar berani membongkar dugaan mafia proyek Rp22,5 miliar itu, atau justru memilih tunduk dan membiarkan uang rakyat hilang tanpa jejak.

Suara kemarahan warga kini menggema keras di Mimika:

“Jangan biarkan pejabat dan kontraktor berpesta pora di atas penderitaan rakyat sementara hukum hanya galak saat

konferensi pers.”

*Pemburu*