Eksekusi SP 2 Ditunda, PN Timika Tegaskan Putusan Inkrah Tak Bisa Diganggu Gugat

Eksekusi SP 2 Ditunda, PN Timika Tegaskan Putusan Inkrah Tak Bisa Diganggu Gugat

TIMIKA, Papua Tengah Kabarsulselindonesia.web.id – Pengadilan Negeri (PN) Timika menegaskan bahwa sengketa tanah di kawasan SP 2, Jalan Cenderawasih, telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Karena itu, penundaan pelaksanaan eksekusi bukan berarti putusan dibatalkan, melainkan semata-mata langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi yang ditandatangani secara elektronik oleh Hakim PN Timika, Agusta Pamungkas, S.H., pada Jumat (7/8/2026), sebagai respons atas berkembangnya informasi dan aksi pemalangan di lokasi objek sengketa.

Berdasarkan dokumen resmi pengadilan, perkara tersebut bermula dari gugatan perdata Nomor 97/Pdt.G/2025/PN Tim yang didaftarkan pada 6 September 2025. Penggugat, Ny. Anna Anggraini, menggugat Yona Magay, Anton Wandegau, Ny. Lana Erawati, serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mimika terkait kepemilikan dua bidang tanah bersertifikat seluas sekitar 5.000 meter persegi di Jalan Cenderawasih SP 2.

Dalam proses persidangan, majelis hakim menyatakan seluruh pihak telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan hukum. Namun, para tergugat tidak menghadiri persidangan hingga pemeriksaan perkara selesai.

Meski demikian, majelis hakim tetap memeriksa seluruh alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, serta melakukan pemeriksaan lapangan sebelum akhirnya menjatuhkan putusan pada 11 Februari 2026 yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat.

Hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada upaya hukum berupa banding maupun langkah hukum lainnya dari para pihak. Dengan demikian, putusan tersebut resmi berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan.

Berbekal putusan tersebut, pemohon mengajukan permohonan eksekusi yang terdaftar dengan Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Tim. Pengadilan kemudian menjalankan seluruh tahapan sesuai prosedur, mulai dari aanmaning (teguran), pencocokan objek sengketa (konstatering), hingga sita eksekusi.

Eksekusi dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2026. Namun, setelah mempertimbangkan situasi keamanan di lokasi dan potensi terganggunya ketertiban umum, pengadilan memutuskan menunda pelaksanaan eksekusi.

PN Timika menegaskan bahwa penundaan tersebut sama sekali tidak mengubah, membatalkan, ataupun mengurangi kekuatan hukum putusan yang telah inkrah. Langkah itu diambil semata-mata untuk memastikan proses eksekusi dapat dilaksanakan secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini menjadi penegasan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati sebagai wujud kepastian hukum. Di saat yang sama, seluruh pihak diharapkan menahan diri, menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik, dan menyerahkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Penulis: Gunawan F

Editor: Bruce Elang