PMII Mimika Desak Bupati Evaluasi Kadis Ketenagakerjaan, Nilai Kinerja Belum Mampu Jawab Krisis Pengangguran

PMII Mimika Desak Bupati Evaluasi Kadis Ketenagakerjaan, Nilai Kinerja Belum Mampu Jawab Krisis Pengangguran

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Mimika mendesak Bupati Mimika segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika. Desakan tersebut disampaikan menyusul penilaian bahwa berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah itu hingga kini belum ditangani secara efektif.09/07/2026

Ketua PC PMII Kabupaten Mimika, Abdullah Rahman Bugis, menilai Dinas Ketenagakerjaan belum mampu menghadirkan terobosan yang berdampak nyata terhadap penurunan angka pengangguran, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, maupun perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Menurutnya, sebagai organisasi perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam sektor ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan seharusnya mampu melahirkan kebijakan yang inovatif, terukur, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pencari kerja, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat Mimika secara umum.

"Evaluasi bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi langkah konkret untuk mengukur sejauh mana program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Jika berbagai persoalan ketenagakerjaan terus berulang tanpa solusi yang jelas, maka sudah saatnya dilakukan pembenahan secara serius," tegas Abdullah.

PMII menilai pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan pengangguran terus berlarut-larut. Menurut organisasi tersebut, masyarakat membutuhkan kepastian akan hadirnya kebijakan yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, serta menjamin proses rekrutmen yang transparan, adil, dan profesional.

Karena itu, PC PMII Mimika meminta Bupati Mimika tidak ragu mengambil langkah tegas apabila hasil evaluasi menunjukkan target kinerja tidak tercapai atau kepemimpinan yang ada dinilai tidak mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika.

PMII juga mendorong agar jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak yang baik, serta kemampuan merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan tenaga kerja dan masyarakat.

"Bupati harus memastikan setiap pimpinan OPD bekerja berdasarkan capaian kinerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Masyarakat membutuhkan hasil nyata, bukan hanya program yang berhenti pada tataran administrasi," pungkas Abdullah Rahman Bugis.

Editor: Bruce Elang