Mereka Datang Membawa Peta Izin, Kami Pergi Membawa Mayat dan Menjadi Pengungsi"

"Mereka Datang Membawa Peta Izin, Kami Pergi Membawa Mayat dan Menjadi Pengungsi"

Renungan Kritis Aktivis Mahasiswa Papua atas Persoalan Kemanusiaan di Tanah Papua

SuaraPapua | Kemanusiaan

Oleh: Pit Waine (Aktivis Mahasiswa Papua)

Editor: Bruce Elang

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Aktivis Mahasiswa Papua, Pit Waine, menyampaikan sebuah renungan kritis yang menggambarkan kegelisahan sebagian masyarakat adat Papua terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang dinilai masih terus membayangi kehidupan di tanah Papua.7/7/26

Melalui kalimat yang sarat makna, Pit Waine menulis:

  "Mereka datang membawa peta izin. Kami pergi membawa mayat dan menjadi pengungsi."

Menurutnya, ungkapan tersebut bukan sekadar rangkaian kata-kata, melainkan refleksi atas keresahan yang dirasakan sebagian masyarakat adat ketika berbagai izin pemanfaatan sumber daya alam masuk ke wilayah mereka. Ia berpandangan bahwa pembangunan dan investasi semestinya berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pit Waine menilai, dalam sejumlah situasi, masyarakat adat menghadapi tantangan berupa hilangnya ruang hidup, munculnya konflik, hingga perpindahan penduduk. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pembangunan perlu memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan secara menyeluruh.

"Bagi masyarakat Papua, tanah bukan sekadar hamparan yang dapat diukur dengan peta. Tanah adalah identitas, sejarah, tempat lahir, serta warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau luasnya wilayah yang memperoleh izin, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi hak masyarakat serta menciptakan rasa aman dan keadilan.

Menurut Pit, suara masyarakat adat harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam. Dialog yang terbuka, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta penyelesaian persoalan secara damai dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun Papua yang lebih baik.

"Papua membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, yang menghormati martabat manusia, serta memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menentukan masa depannya sendiri," katanya.

Di akhir refleksinya, Pit Waine mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak menutup mata terhadap persoalan kemanusiaan yang masih menjadi perhatian di Papua.

  "Mari kita melihat Papua bukan hanya dari kekayaan alamnya, tetapi juga dari nilai kemanusiaannya. Pembangunan akan memiliki makna apabila mampu menghadirkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua, tanpa meninggalkan luka bagi masyarakat adat," tutup Pit Waine.