KEMARAHAN SOPIR TRUK MIMIKA: RAKYAT KECIL DIANTRIKAN, PERUSAHAAN DAN PLAT MERAH MALAH DIDAHULUKAN!

Timika,7 Mei 2026. Sehari Penuh Habis di SPBU, Nafkah Keluarga Terancam Hanya Demi Solar Subsidi.Kesabaran komunitas sopir truk di Kabupaten Mimika akhirnya mencapai titik puncak. Sistem distribusi Biosolar subsidi di SPBU SP2 dinilai sangat tidak adil, bahkan dianggap merampas hak dan sumber nafkah pekerja kecil.

Setiap hari, para sopir rela mengantre mulai malam hingga pagi hari hanya untuk mendapatkan jatah BBM yang jumlahnya terbatas. Namun ironisnya, setelah menunggu berjam-jam, mereka justru harus menepi dan memberi jalan. Kendaraan perusahaan besar, bus operasional industri, dan mobil dinas berplat merah selalu didahulukan pelayanannya. terlepas dari urutan kedatangan.

“Ini solar subsidi untuk rakyat kecil atau untuk perusahaan dan pejabat? Kalau begitu buat apa ada istilah BBM bersubsidi?” geram salah satu sopir, mewakili rasa kecewa yang kini meluas di lapangan.

-Waktu Kerja Habis, Pendapatan Pun Hilang

Akibat praktik ini, satu hari kerja yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang dan mencari nafkah justru habis hanya di jalur antrean SPBU. Konsekuensinya sangat nyata: tidak bisa beroperasi, berarti tidak ada pemasukan yang didapat.

Di tengah tingginya biaya hidup di wilayah ini, kondisi ini terasa sangat memukul. Sebagian besar sopir truk menggantungkan hidup dari pendapatan harian, sehingga gangguan seperti ini langsung berdampak pada kebutuhan makan dan pendidikan keluarga.

-Kuota Terbatas, Diduga Dikuasai Pihak Berkuasa

Keluhan terbesar muncul dari pola jadwal pengisian yang diterapkan. Menurut pengakuan para sopir, pengisian untuk kendaraan angkutan rakyat baru dibuka sekitar pukul 10.00 pagi, yaitu tepat setelah semua kendaraan perusahaan dan dinas selesai mengambil jatahnya.

Padahal, kuota Biosolar yang tersedia di SPBU tersebut hanya sekitar 8 kilo liter per hari. Dengan jumlah yang sangat terbatas itu, jika sebagian besar diambil oleh pihak-pihak besar, otomatis sisa yang diterima oleh sopir rakyat menjadi sangat sedikit atau bahkan habis sebelum giliran mereka tiba.

“Kalau kuotanya sedikit begini terus diambil sama perusahaan besar, kita yang kecil ini kebagian apa? Apakah kami tidak dianggap bagian dari pembangunan daerah ini?” tanya sopir lainnya dengan nada prihatin.

-TUNTUTAN TEGAS KOMUNITAS SOPIR

Menyikapi kondisi yang sudah berlangsung lama ini, komunitas yang diwakili oleh Dianu Omaleng menyampaikan tiga poin tuntutan utama:

1. Hentikan Sistem Diskriminatif

Pengelola SPBU diminta segera merombak jadwal dan aturan pelayanan. Tidak boleh ada lagi prioritas khusus yang membuat rakyat kecil selalu menjadi urutan terakhir.

2. Pengawasan Ketat dari Instansi Terkait

Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta turun tangan langsung memantau distribusi. Pastikan Biosolar subsidi benar-benar digunakan untuk target sasaran, bukan dikuasai oleh kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.

3. Pemerintah Harus Beri Solusi Nyata

Pemerintah daerah diminta tidak tinggal diam. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu ketidakpuasan yang lebih besar jika tidak segera dicarikan jalan keluar.

Para sopir menegaskan bahwa mereka tidak sedang meminta bantuan atau belas kasihan. Mereka hanya menuntut haknya sebagai bagian penting dalam menjaga roda perekonomian dan distribusi barang di Mimika.

“Jangan biarkan kami lumpuh di jalan hanya karena solar subsidi lebih banyak dinikmati oleh mereka yang punya kekuasaan dan kekuatan,” pungkas Dianu Omaleng atas nama seluruh anggota komunitas.

(Elang)