Dana Operasional Puskesmas Tapormai Dipertanyakan, Petugas Mengaku Patungan Biayai Pelayanan

Dana Operasional Puskesmas Tapormai Dipertanyakan, Petugas Mengaku Patungan Biayai Pelayanan

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id  – Dugaan persoalan pengelolaan dana operasional kembali mencuat di lingkungan pelayanan kesehatan Kabupaten Mimika. Kali ini sorotan tertuju pada Puskesmas Tapormai, Distrik Mimika Barat Jauh, setelah sejumlah tenaga kesehatan mengeluhkan kondisi operasional yang dinilai memprihatinkan meski anggaran puskesmas tetap berjalan setiap tahun.

Sejumlah petugas kesehatan mengaku terpaksa menggunakan uang pribadi untuk menunjang berbagai kebutuhan pelayanan karena minimnya dukungan operasional yang mereka rasakan di lapangan. Kondisi tersebut bahkan disebut telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir sejak Kepala Puskesmas Tapormai menjabat pada Juni 2022.

"Kami sering keluar uang sendiri untuk mendukung pelayanan. Bahkan untuk perjalanan dinas dan kebutuhan transportasi ke Tapormai, kami harus patungan sesama petugas karena tidak tersedia dukungan operasional yang memadai," ungkap salah seorang tenaga kesehatan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan tata kelola dana operasional yang seharusnya digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil tersebut.

Para petugas menilai kondisi ini tidak hanya membebani tenaga kesehatan secara pribadi, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sangat bergantung pada keberadaan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utama.03/06/2026

"Yang menjadi pertanyaan kami, ke mana dana operasional selama ini digunakan? Karena fakta yang kami alami di lapangan, banyak kebutuhan pelayanan yang justru harus kami tanggung sendiri," ujar petugas lainnya.

Situasi tersebut kini memicu desakan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Puskesmas Tapormai.

Menurut para petugas, evaluasi tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menelusuri secara detail penggunaan seluruh dana operasional yang telah dialokasikan selama beberapa tahun terakhir.

"Kami meminta Kepala Dinas Kesehatan turun langsung. Jika memang tidak ada masalah, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara terbuka. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan," tegas salah satu petugas.

Munculnya keluhan dari dalam institusi pelayanan kesehatan ini dinilai sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah. Pasalnya, di tengah keterbatasan akses kesehatan masyarakat Mimika Barat Jauh, dana operasional semestinya menjadi penopang utama agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Tapormai belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan para petugas. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika juga belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah yang akan diambil.

Masyarakat kini menunggu sikap pemerintah daerah untuk mengungkap secara terang kondisi sebenarnya di Puskesmas Tapormai. Sebab apabila dugaan tersebut terbukti, maka yang dirugikan bukan hanya tenaga kesehatan, melainkan juga masyarakat yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

Catatan Redaksi: Dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini berasal dari keterangan sejumlah petugas kesehatan. Untuk menjaga keseimbangan informasi, pihak Kepala Puskesmas Tapormai dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika tetap memiliki hak memberikan klarifikasi atau tanggapan yang akan dimuat pada pemberitaan berikutnya.               

Editor: Bruce Elang