Dana Haji Rp 1 Miliar Belum Terang,Warga Mimika Minta APH Turun Tangan.

Dana Haji Rp 1 Miliar Belum Terang,Warga Mimika Minta APH Turun Tangan.

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Penggunaan dana hibah operasional haji senilai Rp1 miliar yang telah dicairkan Pemerintah Kabupaten Mimika kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kabupaten Mimika menuai sorotan masyarakat. Sejumlah warga mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK Mimika segera memanggil PPIHD guna memberikan penjelasan secara terbuka terkait penggunaan anggaran tersebut.12/06/2026

Desakan tersebut mencuat setelah diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan dana hibah penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp2 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,8 miliar telah mendapat persetujuan, sementara Rp1 miliar telah dicairkan. Namun hingga kini, penggunaan anggaran tersebut dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada publik.

Salah seorang warga Mimika yang menghubungi redaksi melalui sambungan telepon seluler mengatakan bahwa dana hibah yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kami meminta PPIHD Kabupaten Mimika segera dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah Rp1 miliar yang telah diterima. Publik berhak mengetahui anggaran tersebut digunakan untuk apa saja dan bagaimana mekanisme pengelolaannya," ujarnya.

Menurut sumber tersebut, sejumlah pertanyaan mulai berkembang di tengah masyarakat terkait tata kelola dana hibah tersebut. Salah satunya menyangkut dugaan tidak dilibatkannya bendahara dalam proses pengelolaan anggaran, serta minimnya koordinasi dengan Kementerian Haji.

Warga lainnya yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai setiap penggunaan dana daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, laporan penggunaan anggaran dinilai perlu dibuka kepada publik guna menghindari berbagai spekulasi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Selain meminta klarifikasi dari PPIHD, warga juga mendorong DPRK Mimika melalui komisi terkait untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah haji.

"Kami meminta DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasannya. Jika perlu, lakukan RDP terbuka agar masyarakat mengetahui secara jelas alur penggunaan dana hibah yang telah dicairkan," kata sumber tersebut.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghambat pelayanan terhadap jamaah haji, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab.

"Menurut informasi yang kami peroleh, dana Rp1 miliar yang telah dicairkan diperuntukkan bagi pelaksanaan manasik dan pembiayaan keberangkatan jamaah hingga embarkasi. Sedangkan dana lainnya direncanakan untuk kebutuhan penjemputan serta penyerahan kembali jamaah haji kepada Pemerintah Kabupaten Mimika," ujarnya.

Ia menambahkan, dari total anggaran yang diajukan sebesar Rp2 miliar, sekitar Rp1,8 miliar telah disetujui. Namun dengan munculnya persoalan yang kini menjadi perhatian publik, dikhawatirkan proses penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) akan menjadi semakin rumit.

Warga juga mengaku memperoleh informasi bahwa saat dikonfirmasi, bendahara disebut tidak mengetahui realisasi penggunaan dana hibah Rp1 miliar tersebut karena tidak memegang anggaran dimaksud.

"Kalau benar bendahara tidak mengetahui realisasi dana karena tidak memegang uang, maka hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai dugaan di tengah masyarakat," katanya.

Karena itu, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penelusuran dan pengusutan secara menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah tersebut guna memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan potensi kerugian negara.

"Kami ingin membantu pemerintah menjaga daerah ini. Jangan sampai persoalan dana hibah haji justru menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Transparansi adalah kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga," tegasnya. :::

Editor : Bruce Elang