Luis Fernando: Krisis Anggaran di Tengah SILPA Raksasa, Alibi Geopolitik Dinilai Tak Relevan

Luis Fernando: Krisis Anggaran di Tengah SILPA Raksasa, Alibi Geopolitik Dinilai Tak Relevan

TIMIKA Kabarsulsel8ndonesia.web.id – Pengamat politik Mimika Luis Fernando (LF) melontarkan kritik tajam terhadap alasan yang kerap disampaikan Pemerintah Kabupaten Mimika terkait lambatnya pelaksanaan lelang proyek dengan dalih dampak geopolitik ekonomi global. Menurutnya, alasan tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang kuat dan justru menutupi persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi daerah.

Fernando menegaskan, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden dan berbagai arahan Kementerian Dalam Negeri justru mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja dan pelaksanaan lelang sebagai langkah menghadapi perlambatan ekonomi. Karena itu, menurutnya, menggunakan isu geopolitik sebagai alasan menunda proyek merupakan argumentasi yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat.

   "Cara menghadapi tekanan ekonomi global bukan dengan menunda lelang, tetapi mempercepat belanja pemerintah agar roda ekonomi daerah tetap berputar," ujar Fernando, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, penundaan atau penghentian proses lelang hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sesuai ketentuan yang berlaku.

"Selama pemerintahan tetap berjalan, kantor pemerintahan beroperasi, dan sistem administrasi maupun jaringan komunikasi berfungsi, maka tidak ada alasan hukum untuk menunda proses lelang," tegasnya.

APBD Seharusnya Menjadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Fernando menilai, ketika ekonomi global mengalami perlambatan dan dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi menurun, justru belanja APBD harus dipercepat untuk menjaga perputaran ekonomi lokal.

Menurutnya, APBD memiliki fungsi sebagai stimulus ekonomi, terutama bagi pelaku usaha lokal, kontraktor, tenaga kerja, serta masyarakat yang bergantung pada aktivitas pembangunan pemerintah.

"Jika lelang justru ditunda dengan alasan geopolitik, maka pemerintah daerah sedang memperlambat perputaran ekonomi yang seharusnya diselamatkan melalui APBD," katanya.

SILPA Triliunan Dinilai Membantah Alasan Kekurangan Anggaran

Fernando juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang masih tersimpan di kas daerah.

Ia berpendapat, apabila pemerintah daerah masih memiliki SILPA dalam jumlah sangat besar, maka alasan kekurangan anggaran akibat pengurangan transfer pusat menjadi kurang relevan.

"Kalau transfer pusat berkurang puluhan miliar, sementara kas daerah masih menyimpan SILPA hingga triliunan rupiah, persoalannya bukan semata-mata kekurangan uang. Yang dipertanyakan adalah mengapa anggaran yang sudah tersedia tidak segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Masalah Dinilai Berasal dari Lambannya Birokrasi

Fernando menilai akar persoalan bukan terletak pada kondisi ekonomi global, melainkan pada lambatnya proses administrasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan, lambannya proses administrasi, hingga kehati-hatian yang berlebihan dalam pengambilan keputusan menyebabkan pelaksanaan lelang mundur dari jadwal.

Ia juga menyinggung rendahnya tingkat serapan anggaran yang menurutnya kerap masih berada di kisaran 20 persen pada pertengahan tahun sebagai indikator bahwa persoalan utama berada pada pelaksanaan program.

"Kalau daya serap anggaran masih rendah di pertengahan tahun, itu menunjukkan uangnya ada, tetapi belum dibelanjakan. Persoalannya ada pada eksekusi program, bukan semata-mata karena transfer pusat," katanya.

Daerah Kaya Dinilai Harus Lebih Tangguh

Fernando menambahkan, sebagai daerah penghasil yang memperoleh dukungan besar dari sektor pertambangan, termasuk keberadaan PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat dibandingkan banyak daerah lain.

Karena itu, ia menilai pemerintah daerah semestinya mampu mengantisipasi dinamika ekonomi nasional maupun global melalui percepatan belanja, optimalisasi SILPA, dan peningkatan kualitas perencanaan.

"Pemotongan transfer akibat dinamika ekonomi global memang merupakan faktor eksternal. Namun daerah dengan tata kelola keuangan yang baik dan penyerapan anggaran yang cepat akan jauh lebih siap menghadapi kondisi tersebut dibanding daerah yang membiarkan anggarannya mengendap hingga akhir tahun," tutup Fernando.

Editor: Bruce Elang